Bantah KIB Jadi Sekoci Ganjar di Pemilu 2024, PPP: Kami Hormati Golkar
KIB klaim belum putuskan capres yang bakal diusung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, membantah kabar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk sebagai sekoci bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024. Persepsi itu muncul karena pada awal pembentukan KIB belum mengumumkan capres yang bakal diusung. Hingga kini, masing-masing partai baru menunjuk perwakilan untuk membahas program apa saja yang perlu dihadapi.
Pria yang akrab disapa Awik itu menuding persepsi itu keliru. "(Persepsi) itu kata siapa? Kalau gak salah yang ngomong kan Said Didu (Sekretaris Menteri BUMN periode 2005-2010)? Konfirmasi aja ke dia," ungkap Awik ketika berbicara di dalam diskusi virtual MNC Trijaya FM yang dikutip dari YouTube, Sabtu (4/6/2022).
Ia menjelaskan hingga kini koalisi yang terdiri dari PPP, PAN dan Golkar itu belum bulat memutuskan siapa yang bakal diusung menjadi capres untuk Pemilu 2024. Awik juga membantah KIB dibentuk sebagai sekoci bagi Ganjar seandainya ia tak diusung PDI Perjuangan sebagai capres pada pemilu 2024.
"Toh, kami juga menghormati Partai Golkar yang ingin mengajukan ketua umumnya yaitu Pak Airlangga Hartarto (untuk jadi capres 2024). Tentu PAN dan PPP juga punya usulan. Nanti, itu akan kami bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya," kata dia.
Awik menambahkan pada hari ini, ketiga parpol itu baru mendeklarasikan secara resmi dibentuknya KIB. "Apalagi kemudian didefinisikan sebagai sekoci. Itu terlalu jauh. Saya kira isu itu dibentuk oleh pihak yang tak bertanggung jawab," ujarnya.
Lalu, apa kriteria capres yang akan diajukan dari PPP?
Baca Juga: Golkar, PPP dan PAN Bentuk Koalisi Atas Arahan Jokowi? Ini Kata Istana
1. PPP terbuka bila capres tak berasal dari partai politik
Lebih lanjut, dalam diskusi itu, Awik menjelaskan, PPP tidak pernah mendikotomikan capres yang mereka usulkan harus berasal dari partai politik. Yang terpenting, ia memiliki rekam jejak yang jelas dan berintegritas.
"Yang terakhir, sosok capres ini harus memiliki sikap keberpihakan kepada rakyat," kata dia.
Apakah ini berarti capres dengan latar belakang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk bidikan PPP? Awik hanya tertawa dan tak bersedia mengonfirmasi. "Pokoknya kami tak membatasi harus dari parpol," ujarnya.
Baca Juga: Mega-Puan Kompak Absen di Pernikahan Adik Jokowi, karena Ada Ganjar?