Bantah Situs Zeni Diretas, TNI AD: Itu Website Tak Dipakai Lagi
TNI AD sebut situs baru berjalan normal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - TNI Angkatan Darat membantah situs Pusat Zeni diretas orang tak dikenal. Pemberitaan mengenai situs tersebut diretas ramai pada Kamis (28/10/2021), lantaran ketika ditulis di mesin pencarian Google, situs yang beralamat di ditzi-tniad.mil.id digambarkan iklan sepatu. Situs tersebut semula juga tidak dapat diakses.
Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna, mengatakan Ditzi AD memang sudah tak lagi digunakan Zeni TNI AD.
"Yang ini (www.ditzi.tni-ad.mil.id) akun lama. Sudah sekian tahun tidak aktif," ujar Tatang dalam keterangan tertulis hari ini.
Ia mengatakan saat ini situs resmi Zeni TNI AD yang digunakan beralamat di www.pusziad.tni-ad.mil.id. "Jadi, tidak ada lagi situs lain selain situs itu," kata Tatang.
Informasi dugaan peretasan terhadap situs Zeni TNI AD itu dilaporkan tak lama usai situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga diretas peretas anonim. Mengapa begitu banyak kejadian peretasan kembali berulang di Tanah Air?
Baca Juga: Mudahnya Mengetahui Data Pribadi Pejabat, Tak Heran NIK Jokowi Bocor
1. TNI AD tegaskan situs resmi Zeni aman dari aksi peretasan
Informasi situs resmi Zeni AD diretas berdasarkan dari situs Zone-H.org. Di situs tersebut tertulis bahwa website Zeni AD diretas pertengahan Oktober dengan status redefacement dan special defacement.
Namun, Tatang memastikan situs resmi Zeni AD aman dari aksi peretasan. "Sampai saat ini situs pusziad.tni-ad.mil.id berjalan dengan normal dan masih dapat diakses," kata dia.
Sementara, menurut pakar keamanan siber dari CISReC, Pratama D. Persadha, ada dua penyebab mengapa situs-situs milik pemerintah kerap jadi korban peretasan akhir-akhir ini. Pertama, karena kurangnya kesadaran terhadap permasalahan siber. Kedua, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap segala perangkat yang dimiliki negara, dalam hal ini terkait keamanan siber.
“Memang serangan deface semacam ini banyak terjadi, bahkan di luar negeri seperti Australia juga sering diserang. Tapi ini bukan menjadi pembenaran, malah seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menguatkan keamanan siber, salah satunya web pemerintah,” ujar Pratama dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Mengapa RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan DPR?