TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Doakan Menkumham soal Kisruh KLB, Politikus Demokrat Jadi Guyonan DPR

Yasonna keberatan dituding dukung kubu Moeldoko

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ketika raker dengan komisi III DPR pada 17 Maret 2021 (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman sempat mendoakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, agar bisa mengambil keputusan yang objektif terkait kisruh dualisme kepemimpinan di partai politik berlambang mercy itu.

Benny dan koleganya di Partai Demokrat berharap Kemenkumham bisa menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih secara aklamasi Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat. 

"Kami mohon, Pak (Menteri). Kami berdoa Pak Menteri Hukum dan HAM bisa tegakan aturan dengan semesti-mestinya. Kan sudah seharusnya begitu," kata Benny dalam rapat kerja dengan Komisi III, Rabu (17/3/2021). 

Drama perebutan kursi ketua umum Partai Demokrat justru menjadi bahan lelucon bagi anggota Komisi III lainnya. Adies Kadier dari Fraksi Partai Golkar salah satunya. 

"Saya tentu akan bantu Pak Benny untuk doakan Pak Menteri juga, semoga selalu sehat dan selalu tabah menghadapi cobaan. Nanti, akan kami bocorkan dulu kami (di Partai Golkar) memanjatkan doa-doanya seperti apa," tutur Adies, tertawa yang juga direspons tawa Yasonna dalam rapat tadi.

Lalu, apa respons Yasonna atas doa-doa yang disampaikan Benny?

Baca Juga: Dipecat dari Partai, Jhoni Allen Tetap Ikut Raker DPR dengan Menhub

1. Yasonna keberatan dituding akan bersikap pro ke Demokrat kubu Moeldoko

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Di dalam rapat kerja tersebut, Yasonna mengaku kecewa lantaran sudah muncul tudingan dirinya tidak akan bersikap netral dan mematuhi aturan terkait isu KLB Demokrat. Lantaran ketua umum Demokrat versi KLB adalah Kepala KSP, maka publik berspekulasi Yasonna akan mengakui kepengurusan Moeldoko. 

"Saya belum pernah ketemu lalu sudah dibilang 'oh Menkum HAM begini'. Aduh, berat deh. Jadi, ada urusan pribadi, orang punya politik. Tapi, aturannya kan sudah jelas kok. Kami akan mengambil keputusan secara profesional," ucap Yasonna sambil menggeleng-gelengkan kepala. 

2. Perwakilan Demokrat kubu Moeldoko sudah mengajukan dokumen ke Kemenkumham

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Yasonna menjelaskan perwakilan dari Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah menyerahkan dokumen KLB pada Senin, 15 Maret 2021 sore. Dokumen itu diterima Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar. 

Menurut menteri dari PDI Perjuangan itu, perlakuan yang diberikan Kemenkumham sama ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantornya pada 8 Maret 2021. Saat itu, AHY juga ditemui Dirjen AHU. 

"Tentu kalau saya yang menerima (perwakilan Partai Demokrat kubu Moeldoko) akan ada insinuasi lagi. Maka, mereka diterima oleh Pak Dirjen," ujar Yasonna. 

Ia menjelaskan dokumen KLB yang diterima akan dipelajari dengan baik dan seksama. "Bila tidak sesuai hukum, AD/ART, tentu kami akan mengambil keputusan itu (menolak kepengurusan versi KLB)," kata Yasonna. 

Namun, Yasonna sempat bergurau dengan menyebut akan ada masalah baru bila setelah dipelajari ternyata KLB dinyatakan sesuai AD/ART parpol berlambang mercy itu.

"Tapi, kalau ternyata sesuai (AD/ART), bagaimana pula aku mengambil keputusannya kan?" tanya Yasonna, yang disambut tawa koleganya di Komisi III. 

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Moeldoko Bukan Wakil Istana

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya