DPR Tegur Bos Smelter Nikel karena Tak Bisa Bahasa Indonesia
Empat perusahaan smelter nikel absen dalam rapat kerja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi VII DPR menyemprot sejumlah bos perusahaan smelter nikel saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023). Hal itu terjadi karena sejumlah bos perusahaan smelter tidak bisa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
Sementara, masing-masing perwakilan perusahaan smelter diminta memaparkan ruang lingkup bisnisnya. Rapat kerja itu juga diikuti Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian. Seharusnya, terdapat 20 direktur utama perusahaan smelter nikel di ruang itu.
"Ini merupakan rapat dengar pendapat resmi dan semua rapat resmi dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Itu merupakan aturannya. Sehingga, Anda wajib didampingi oleh seseorang yang bisa berbahasa Indonesia. Kami akan menantikan presentasi Anda tetapi harus disampaikan oleh orang yang bisa Berbahasa Indonesia," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen dikutip dari YouTube.
Eddy merespons pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Obsidian Stainless Steel, Hans. Ia secara terang-terangan mengaku tidak bisa Bahasa Indonesia.
Teguran yang disampaikan oleh Eddy itu kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan mengapa direksi perusahaan smelter nikel di Tanah Air malah tak bisa Berbahasa Indonesia. Padahal, mereka berbisnis di Tanah Air.
"Di gedung DPR, berbicara atau rapat dengan anggota dewan harus menggunakan Bahasa Indonesia, setuju. Owner proyek itu kan Indonesia, maka seharusnya owner lah yang berbicara anggota dewan," kata warganet seperti dikutip dari Twitter.
Baca Juga: Mahfud Sentil PT GNI: Pekerja Berhak Dapat Pekerjaan yang Layak
1. Eddy Soeparno tegur empat dirut perusahaan smelter nikel yang absen
Selain menegur sejumlah dirut perusahaan smelter nikel yang tidak bisa berbahasa Indonesia, Eddy menyentil empat perusahaan yang absen dalam rapat kerja kemarin. Salah satunya adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry. Tidak ada satu pun direksi dari perusahaan tersebut yang bisa hadir.
Kehadiran PT Virtue Dragon Nickel Industry malah diwakili oleh Dirut PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
"Saya Baruna mewakili PT Virtue Dragon dan Gunbuster, karena kami satu grup. Dirut PT Virtue Dragon sedang berada di luar negeri," ungkap Baruna.
Eddy pun mempertanyakan alasan semua direksi PT Virtue Dragon absen di rapat kerja dengan komisi VII DPR.
"Oh, direksinya sama sekali tidak ada yang hadir? Ada berapa direksinya, Pak?" tanya Eddy.
"Dirutnya sedang berada di luar negeri," kata Baruna.
"Apa tidak ada perwakilan PT Virtue Dragon?" tanya Eddy.
Editor’s picks
"Kami tidak bawa. Kami kan satu grup," tutur Baruna lagi.
"Saya tahu perusahaan Anda satu grup, tetapi kami mengundang dua entitas yang berbeda. Kalau PT Virtue Dragon tidak hadir mestinya ada yang mewakili. Tolong dijadikan catatan deh. Ini gak benar kalau dibiarkan begini," ujar Eddy.
Eddy menyebut, Komisi VII DPR akan memanggil PT Virtue Dragon terkait absen dalam rapat kerja itu. Tiga perusahaan smelter nikel yang juga absen di rapat kerja Komisi VII DPR adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, dan PT Weda Bay Nickel.
Baca Juga: Komisi VII DPR RI Apresiasi Progres Smelter Freeport di Gresik
Baca Juga: Partai Buruh: Kerusuhan di PT GNI Dipicu Kematian Dua Pekerja Lokal