Eks Pimpinan Minta Jokowi Bantu Cari Solusi Bagi 75 Pegawai KPK
Ngabalin beralasan tes untuk jadi ASN adalah kewenangan KPK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode M. Syarif, meminta agar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan juga Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mencari solusi bagi nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus menjadi ASN. Sebab, hingga kini kelanjutan nasib 75 pegawai komisi antirasuah itu tidak jelas.
Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 7 Mei 2021 lalu, 75 pegawai KPK sudah dinonaktifkan. Namun, mereka tetap diperbolehkan masuk kerja pada Senin (17/5/2021) tanpa diberikan pekerjaan apapun.
"Menko Polhukam atau Presiden harus segera menengahi dan menyelesaikan permasalahan 75 pegawai KPK ini agar tidak terzalimi oleh tes yang tidak jelas dasar hukumnya," ungkap Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu 16 Mei 2021.
Pria yang pernah menjadi pengajar di Universitas Hasanuddin itu mengatakan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak tertulis di dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang sudah direvisi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 Mei 2021 lalu pun juga meminta agar peralihan pegawai komisi antirasuah menjadi ASN tak boleh merugikan mereka. Satu-satunya yang dijadikan dasar agar TWK bisa diselenggarakan yakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021.
"Peraturan komisi itu jelas mengada-ada. Pimpinan KPK pun sejak awal menyampaikan kepada pegawai bahwa TWK bukan untuk menentukan kelulusan dalam peralihan pegawai KPK menjadi ASN," tutur dia lagi.
Apa komentar Istana mengenai polemik tes wawasan kebangsaan yang akhirnya digunakan untuk seleksi pegawai KPK? Bahkan, muncul dugaan 75 pegawai yang tak lolos jadi ASN itu akan diberhentikan.
Baca Juga: Staf KPK yang Pernah Periksa Kode Etik Firli Bahuri Tak Lulus Jadi ASN
1. Tes wawasan kebangsaan diduga digunakan untuk menargetkan pegawai KPK yang berintegritas
Menurut Syarif, sejak awal penyelenggaraan tes peralihan menjadi ASN, prosesnya sudah tidak transparan. Salah satu pegawai komisi antirasuah yang juga dinyatakan tidak lulus TWK, Tata Khoiriyah, sempat mengatakan pimpinan komisi antirasuah memberikan jaminan tidak akan ada yang tak lolos dari TWK. Meski kenyaaannya kini berbeda.
Syarif menilai, tes wawasan kebangsaan (TWK) tetap dilakukan karena ada kepentingan untuk menargetkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas. "Tes itu dimanfaatkan untuk menggagalkan para penyelidik dan penyidik senior independen KPK yang telah teruji independensi dan reputasinya," ungkap dia.
"Bahkan, pejabat struktural dan pegawai baru yang memiliki kemampuan bagus juga ikut disasar melalui TWK," tuturnya lagi.
Meski nama tesnya adalah wawasan kebangsaan tetapi dari pertanyaan yang diajukan dan metode pengujiannya, kata Syarif, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. "Karena mereka sampai ikut mencampuri urusan privasi pegawai seperti menanyakan masalah nikah dan hasrat seksual pegawai yang belum menikah," katanya.
Ada pula pertanyaan tentang apakah salatnya menggunakan doa qunut.
Baca Juga: Dikabarkan Tak Lolos Jadi ASN KPK, Novel: Upaya Singkirkan Orang Baik