TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ganjar Sampaikan Curhat di Hadapan Jokowi: Guru Ingin Jadi ASN PPPK

Ganjar dan Jokowi kompak kenakan kemeja PGRI

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kompak mengenakan kemeja PGRI bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada peringatan Hari Guru 2022. (www.instagram.com/@ganjar_pranowo)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan secara langsung keluhan para guru yang ingin agar diangkat menjadi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Para guru honorer berharap dari 1 juta pegawai honorer yang akan diangkat oleh pemerintah pada 2023, mereka diberikan prioritas. 

"Jadi, Bapak Presiden, ketika peringatan Hari Guru di tingkat provinsi kemarin, banyak yang mengeluh soal PPPK. Kira-kira gini, Pak 'wah katanya mau ada pengangkatan 1 juta PPPK. Mbok guru diutamakan.' Saya hadir di sini juga menerima curhat seperti itu di tempat masing-masing," ungkap Ganjar menirukan pernyataan guru di puncak HUT Guru di Semarang pada Sabtu (3/12/2022) dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. 

Ia mengaku optimistis guru bisa diberikan prioritas untuk diangkat menjadi PPPK. Sebab, berdasarkan catatan yang dimilikinya, pada 2021 ada sekitar 300 ribu guru yang diangkat. Pada 2022, 319 ribu guru yang diangkat menjadi PPPK. 

"Saya yakin tahun depan ini ada peningkatan, InsyaAllah, tahapan-tahapan itu akan kita lalui," tutur dia lagi. 

Ganjar juga melaporkan ada 5.788 guru honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK. Selain itu pada Oktober 2022 lalu, Pemprov Jateng membuka 4.600 lowongan PPPK. 

"Yang kami masukan ada sebanyak 4.361 orang. Jadi, masih ada kira-kira 5.546 guru honorer yang ada di bawah naungan Pemprov Jateng," ujarnya. 

Di hadapan Jokowi pula, Ganjar turut menyinggung tingkat pemberian upah bagi para guru honorer. Apa yang disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan itu?

Baca Juga: Kisah Guru Honorer 18 Tahun Mengabdi, Kini Digaji Rp100 Ribu per Bulan

1. Guru honorer berharap agar mendapat gaji minimal UMK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Instagram.com/@ganjar_pranowo)

Ganjar juga mendengar curhatan para guru honorer yang berharap agar gaji mereka minimum setara dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Sebab, pada kenyataannya sering kali gaji para guru honorer kurang dari Rp1 juta per bulan. 

"Maka, di hari guru kemarin, saya meminta kepada kawan-kawan bupati dan wali kota, bisa gak ya alokasi anggaran kita, kita berikan minimum UMK (kepada para guru honorer)," kata Ganjar menirukan pernyataannya kepada para bupati. 

Sementara, aturan yang berlaku di tingkat Provinsi Jateng, gaji para guru honerer yakni UMK ditambah 7,5 persen sampai 10 persen. "Itu saja mereka sudah senangnya minta ampun," tutur dia. 

Ia juga mengaku sering dicurhati oleh para guru banyaknya beban cicilan yang harus segera dilunasi. "Pak, cicilan kami bulan depan gimana (cara bayarnya)? Ayo, yang SK (Surat Keputusan) yang sudah ada di bank, angkat tangan," kata Ganjar yang direspons tawa oleh para guru. 

2. Ganjar mengaku bangga meski sering digaji minim, guru tetap mengajar

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Dok. Humas Pemprov Jateng)

Ganjar juga mengaku bangga dengan para guru, termasuk yang berstatus honorer. Sebab, di tengah keterbatasan yang ada, mereka tetap menunaikan kewajibannya untuk mengajar siswa. 

"Mereka tidak menyerah (untuk mengajar). Meskipun saya paham atas keluhan itu, tapi ikhtiar tidak pernah berhenti karena dua hal. Di samping semangat punya inovasi dan kreasi," kata Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar turut mendorong agar sekolah vokasi dijadikan salah satu opsi untuk menempuh pendidikan. Ia mengatakan kenyataan di lapangan justru industri kesulitan mencari pekerja lantaran kualitas para calon pekerja tak mumpuni. 

Oleh sebab itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi lantaran pembangunan kawasan industri di Batang, turut memikirkan soal keberadaan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). "Dengan begitu SMK bisa menempel ke industri dan sekaligus menerapkan metode teaching industry, dengan harapan jaraknya (antara teori dan praktik) tidak terlalu lebar," tutur dia. 

Ganjar mengaku Pemprov Jateng selama enam tahun terakhir telah menerapkan metode tersebut. Ia menyebut ada sejumlah anak dari keluarga miskin yang disekolahkan ke SMK. 

"Dan sekarang, mereka sudah mulai diijon oleh industri," ujarnya. 

 

Baca Juga: Catat! Tenaga Honorer Resmi Dihapus Mulai November 2023

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya