TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Garuda Diselamatkan Pakai Dana APBN, Warganet Kritik Keras

Garuda dapat dana penyertaan modal negara Rp7,5 triliun

Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akhirnya sepakat menyelamatkan maskapai nasional Garuda Indonesia dari jurang kebangkrutan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan panitia kerja Komisi VI DPR, sepakat dengan rencana pemberian penyertaan modal negara (PMN) dari duit APBN. Nilai PMN-nya mencapai Rp7,5 triliun dan diberikan pada tahun anggaran 2022. 

Namun, rencana penyelamatan ini justru ditanggapi sinis oleh warganet di media sosial. Sebagian mengaku heran alasan pemerintah tetap menyelamatkan maskapai pelat merah itu. Garuda bisa berada di ambang kebangkrutan lantaran praktik korupsi yang merajalela. 

"Aduh enak bener deh. Udah dibuat jadi bangkrut sendiri, eh dapat modal lagi dari rakyat," ungkap warganet yang dikutip dari Twitter pada Senin (25/4/2022). 

"Ditombokin lagi, malah bakal dijadiin lahan korupsi lagi," kata warganet lainnya. 

"Diberi penyertaan modal untuk bisa dikorupsi lagi?" tanya warganet lainnya. 

Ada pula warganet yang mempertanyakan mengapa Garuda justru kerap merugi. Sementara, bila dibandingkan harga tiketnya dengan maskapai lain, tiket Garuda kerap paling mahal. 

"Udah tiket paling mahal, sering disuntik modal uang rakyat tapi rugi melulu. Malah utangnya bertumpuk-tumpuk, lha piye?" tanya seorang warganet. 

Berdasarkan informasi dari Erick Thohir, jumlah utang Garuda Indonesia sudah mencapai Rp139 triliun. Sementara, 14 unit pesawat yang semula digunakan Garuda, telah dipulangkan ke perusahaan penyewaan pada 2021. 

Mengapa Komisi VI sepakat dengan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia?

Baca Juga: Kader Gerindra Siap Patungan Selamatkan Maskapai Garuda Indonesia

1. Penyelamatan Garuda adalah buah simalakama, tapi RI harus punya maskapai nasional

Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)

Sementara, anggota Komisi VI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak mengatakan dalam rapat panitia kerja yang digelar secara tertutup pada 22 April 2022, semua fraksi setuju sikap pemerintah yang ingin menyelamatkan Garuda Indonesia. Meski ia tak menampik upaya penyelamatan Garuda bak buah simalakama.

"Masak Garuda Indonesia mau kita bangkrutkan dan ini menyangkut maskapai nasional Indonesia. Garuda itu kan memiliki sejarah yang panjang. Semua akan terluka kalau itu (Garuda) gak ada," ungkap Amin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Senin (25/4/2022). 

Ia juga menambahkan bila Garuda dibangkrutkan maka berdampak tidak ada lagi maskapai nasional. Semua rute penerbangan akan diambil pihak swasta. Amin tak menampik banyak penumpang yang memadati bandara. Tapi mayoritas justru memilih menumpang maskapai swasta. 

Di sisi lain, yang mengalami buah simalakama bukan cuma Komisi VI dan pemerintah, melainkan juga kreditor dan perusahaan penyewaan pesawat. Bila Garuda dibangkrutkan, perusahaan pelat merah itu, kata Amin, nyaris tak lagi memiliki aset yang bisa dijual dan dijadikan dana untuk pembayaran utang. 

"Mereka juga rugi. Pesawat-pesawat (yang dipinjamkan) tidak bisa dibayarkan. Garuda nyaris gak punya aset lagi yang bisa dijual. Kalau masih punya aset lalu dibangkrutkan, masih bisa dijual dan hasilnya bisa dibagi rata ke yang memberikan utang kan," tutur dia, blak-blakan. 

Lebih lanjut, Amin menjelaskan, penyertaan modal senilai Rp7,5 triliun sekaligus untuk menunjukkan keseriusan pemerintah kepada kreditur dan perusahaan penyewaan pesawat, bahwa Garuda akan diselamatkan dari jurang kebangkrutan. Dengan begitu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadwalkan hingga 20 Mei 2022, bisa terwujud. 

"Dengan adanya dana PMN itu, kreditur dan perusahaan penyewaan pesawat mau ikut dalam mekanisme PKPU itu," kata Amin. 

2. Meski sudah disuntik modal Rp7,5 triliun, Garuda masih harus cari modal lain dari investor

(IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Amin menjelaskan, meski sudah diberi suntikan modal Rp7,5 triliun, bukan berarti utang-utang Garuda lunas. Mereka tetap harus mencari investor lain untuk menutupi kekurangan dana utang.

Diperkirakan dana yang dibutuhkan Garuda mencapai lebih dari Rp14 triliun. Itu pun, kata Amin, nominal utang Garuda sudah dipangkas sebagian oleh para kreditur. 

"Tapi, kami minta ke pemerintah, jika nanti mendapatkan investor, maka pemerintah wajib mengacu ke UU BUMN di mana kepemilikan saham pemerintah di Garuda minimal 51 persen," kata dia. 

Ia mewanti-wanti bila saham pemerintah di Garuda kurang dari 50 persen, artinya malah terjadi privatisasi di maskapai nasional Indonesia tersebut.

Baca Juga: Temui Mahfud MD, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dibubarkan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya