Gerinda Tanggapi Dingin Wacana Jokowi-Prabowo 2024, Tak Mau Cawapres?
Prabowo diprediksi tak mau jadi cawapres Pilpres 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kemunculan wacana menduetkan Joko "Jokowi" Widodo-Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 tidak mendesak ditanggapi. Apalagi saat ini kasus COVID-19 di Tanah Air sedang mengalami lonjakan.
Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 pada Senin, 21 Juni 2021, akumulasi penyakit yang disebabkan virus Sars-COV-2 itu telah menembus 2 juta kasus. Apalagi kasus harian terus mencapai rekor tertinggi selama pandemik. Pada Senin, dilaporkan dalam kurun 24 jam, sudah ada 14.536 kasus.
Maka, menurut Dasco, sangat tidak elok bila di tengah lonjakan bencana non-alam ini, lalu masih ada yang membicarakan hal yang tak ada kaitannya untuk menekan pandemik COVID-19.
"Kalau menurut saya yang mendesak itu adalah menekan laju COVID-19. Justru hal-hal yang tidak perlu bisa membuat kegaduhan," kata Dasco di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut dia, tidak pas sekarang ini membicarakan Pilpres 2024. "Pesan saya, belum waktunya membicarakan pilpres, amandemen dan lain-lain," tutur dia.
Apakah ide Jokowi-Prabowo 2024 akan diterima kader Partai Gerindra?
Baca Juga: PDIP Tolak Wacana Jabatan Presiden Diperpanjang Jadi 3 Periode
1. Gerindra menolak wacana Jokowi-Prabowo 2024?
Sementara, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai, ide memasangkan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 akan ditentang Partai Gerindra. Sebab, Prabowo masih berhasrat maju sebagai capres di pemilu 2024 dan bukan sebagai calon wakil presiden.
"Lingkaran PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra pasti tidak akan mau. Pak Prabowo kan punya kesempatan jadi presiden. Itu kan mainannya kelompok tertentu lah," ujar Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Senin, 21 Juni 2021.
Sementara, kata Ujang, PDIP tetap ingin memajukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani paling tidak untuk posisi calon wakil presiden. Ia menilai wacana menambah periode jabatan presiden tidak mustahil. Apalagi saat ini di DPR didominasi partai pengusung Jokowi.
"Jadi, nanti pasal di UUD 1945-nya diubah. Pemilihan presidennya dipilih lewat MPR dan periode berkuasanya diperpanjang," kata dia.
Sehingga, lanjut Ujang, Jokowi tetap bisa memperpanjang periode kekuasaannya tanpa melalui proses pemilu. Namun, bila itu yang terjadi, maka diduga akan mendapat pertentangan yang sengit dari rakyat.
"Situasinya bisa menyerupai yang terjadi tahun 1998 lalu," tutur Ujang.
Baca Juga: PKS: Jokowi Perlu Lebih Keras Tolak Jabatan Presiden 3 Periode