Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria, Kantor BPN Sabtu-Minggu Buka
Kantor layanan prioritas juga diminta buka Sabtu-Minggu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hadi Tjahjanto langsung blusukan ke sejumlah daerah di bulan pertama ia bekerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Saat ia berkunjung ke kantor pertanahan di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 2 Juli 2022 lalu, Hadi menjanjikan bakal memberantas mafia tanah.
Hadi meminta bantuan dan koordinasi pihak kepolisian dengan kejaksaan. "Sudah lihat belum saya kemarin melaksanakan sidak untuk mafia tanah di Sulawesi Selatan? Nanti, saya di Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan kejaksaan, harus tuntas soal mafia tanah," ungkap Hadi kepada media kemarin.
Usai didapuk sebagai Menteri Agraria, Hadi mengaku sudah berpesan kepada semua Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) agar memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
"Maka, saya sudah memberikan instruksi kepada semua kantor agar membuka loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus (dokumen pertanahan) sendiri. Loket prioritas itu pun saya minta agar tetap dibuka hari Sabtu dan Minggu," kata dia.
Tujuan dari kebijakan itu yakni memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tak bisa mengurus sendiri dokumennya lantaran bekerja pada Senin hingga Jumat, bisa datang ke kantor pertanahan di akhir pekan.
"Saya juga meminta agar ketika melayani masyarakat, Kakanta senyum dan satu yang saya terus wanti-wanti supaya tidak ada pungli," tutur dia lagi.
Ia meminta kepada publik untuk melapor kepada Hadi bila masih ditemukan praktik pungli. "Saya pastikan, akan saya tindak," ujarnya.
Lalu, apa langkah konkret yang ditawarkan oleh Hadi untuk melawan mafia tanah yang kini semakin merajalela?
Baca Juga: Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jokowi Jadi Komandan Lapangan MotoGP Mandalika
1. Hadi bakal menuntaskan program Tri Juang dan jadikan Jatim provinsi percontohan
Hadi mengatakan program Tri Juang masih terus dilanjutkan di bawah kepemimpinannya. Dikutip dari situs resmi Pemprov Jawa Timur, Tri Juang adalah program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah pertanahan nasional.
Melalui Tri Juang, pemerintah berupaya untuk mensinergikan pemetaan bidang tanah atau persil dari tingkat desa sampai ke provinsi secara lebih akurat. Pemerintah melibatkan kepala daerah, kepala kanwil BPN, kepala kantor pertanahan dan kepala desa. Jatim dipilih oleh pemerintah sebagai provinsi percontohan.
"Sekarang di Jatim sudah 64 persen pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sehingga pemetaan dan pendaftaran sudah baik. Sehingga, harapan kami di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi sudah lengkap (pendataannya). Kalau kami sudah berhasil mendata secara lengkap di tingkatan tersebut, maka ada dua hal yang dapat dilawan," tutur Hadi.
Pertama, yang dapat dilawan, kata Hadi, adalah mafia tanah. Sebab, sudah tidak ada lagi tumpang tindih sertifikat kepemilikan tanah. Kedua, investor bisa masuk lebih banyak.
"Sebab, mereka memiliki kepastian hukum dengan adanya sertifikat itu. Diharapkan dengan dua hal tadi, maka bisa mendongkrak pendapatan wilayah," ujarnya lagi.
Baca Juga: Hadi Tjahjanto: Dulu Panglima TNI, Kini Jadi Menteri Jokowi