TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

KPK Telah Gelar 21 OTT KPK Sebelum UU Baru Berlaku 

Setelah UU baru diberlakukan, KPK akan vakum lakukan OTT

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Verified
Santi Dewi

Jakarta, IDN Times - Upaya penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa dilakukan hingga Rabu (16/10). Sebab, mulai (17/10), kewenangannya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum. Hal itu lantaran pada (17/10), Undang-Undang baru komisi antirasuah mulai diberlakukan. 

Di dalam UU baru itu tertulis apabila tim penyidik ingin melakukan upaya penindakan, maka harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Sementara, hingga kini Dewan Pengawas itu belum dibentuk oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hingga H-1 UU diberlakukan, belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sehingga, KPK diprediksi akan vakum melakukan OTT hingga Desember mendatang. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh IDN Times, hingga (16/10), KPK sudah berhasil melakukan 21 OTT. Sebanyak sembilan orang yang diciduk dari operasi senyap itu adalah kepala daerah. 

Angka ini tentu jauh bila dibandingkan dengan OTT yang digelar pada 2018 lalu. Pada tahun lalu, KPK berhasil memecahkan rekor dengan menggelar 30 OTT. 

Kalian penasaran OTT apa saja yang digelar sepanjang 2019 ini? Berikut data lengkapnya. 

Baca Juga: Tutup Tahun 2018, KPK Pecahkan Rekor OTT Terbanyak Dalam Sejarah

1. Dari 21 OTT, sebanyak sembilan di antaranya menyasar kepala daerah

IDN Times/Sukma Sakti

KPK memang tidak bisa menyamai rekor yang dibuat pada 2018 lalu. Padahal, jumlah operasi senyap bisa saja bertambah lebih banyak apabila UU baru KPK tidak berlaku (17/10). Maka hingga (16/10), komisi antirasuah telah mengeksekusi 21 operasi senyap. Berikut daftar lengkapnya: 

  1.  24 Januari 2019: Bupati Kabupaten Mesuji
  2. 16 Maret 2019: Anggota DPR M Romahurmuziy
  3. 22 Maret 2019: GM Central Maintenance dan Facilities dan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel
  4. 27 Maret 2019: Anggota DPR Bowo Sidik
  5. 1 Mei 2019: Bupati Kabupaten Kepualaun Talaud
  6. 4 Mei 2019: Hakim di PN Balikpapan
  7. 28 Mei 2019: Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram
  8. 28 Juni 2019: Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
  9. 11 Juli 2019: Gubernur Kepulauan Riau
  10. 26 Juli 2019: Bupati Kudus
  11. 31 Juli 2019: Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk
  12. 8 Agustus 2019: Anggota DPR I Nyoman Dhamantra
  13. 20 Agustus 2019: Jaksa di Kejari Yogyakarta dan Surakarta
  14. 2 September 2019: Bupati Kabupaten Muara Enim
  15. 2 September 2019: Direktur Utama PTPN III (Persero)
  16. 3 September 2019: Bupati Kabupaten Bengkayang
  17. 23 September 2019: Dirut Perum Perikanan Indonesia
  18. 6 Oktober 2019: Bupati Lampung Utara
  19. 14 Oktober 2019: Bupati Indramayu
  20. 15 Oktober 2019: Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII
  21. 15 Oktober 2019: Wali Kota Medan 

2. Pimpinan KPK mengusahakan agar komisi antirasuah tidak vakum upaya penindakan

(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif tengah mengumumkan tersangka baru BLBI) ANTARA FOTO/Reno Esnir
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Kendati disebut oleh sebagian besar pihak bahwa KPK akan vakum dalam melakukan upaya penindakan, tapi menurut Wakil Ketua, Laode M. Syarif ada cara untuk menghindari peristiwa tersebut. Ketika ditemui oleh IDN Times pada Senin (14/10) lalu, Syarif menjelaskan selama Dewan Pengawas belum dibentuk, maka komisi antirasuah  masih bisa melakukan OTT. 

"Pertama, kami tetap akan menjalankan UU yang sekarang (UU nomor 30 tahun 2002), karena UU yang baru kan belum ada perangkatnya dan belum bisa efektif. Bagaimana bisa menjalankan UU apabila perangkatnya belum ada," kata Syarif. 

Ia tegas dan menggaris bawahi akan berupaya mencari cara agar upaya penindakan di KPK tidak vakum. 

"Ya, ada kemungkinan kevakuman itu terjadi, makanya kami ingin membaca betul-betul peraturan peralihan itu," tutur dia lagi. 

Baca Juga: ICW: Saat UU Baru Berlaku, KPK akan Vakum Tangkap Koruptor 

Topik:
OTT KPK
korupsi
revisi UU KPK
icw
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Inggris Kecewa Uni Eropa Sebut Kepulauan Falkland sebagai Malvinas

Tersangka TPPO Jual Ginjal, Bohongi Istri hingga Jadi Koordinator

Polisi Hong Kong Menahan Keluarga Buronan Aktivis Prodemokrasi

Diduga Bantu Rusia, Dubes Kyrgyzstan Dipanggil Kemlu Ukraina

Kena Imbasnya, Indonesia Protes Kebijakan UU Deforestasi Uni Eropa 

Kemenag Sudah Beli Resmi Air Zamzam Tambahan untuk Jemaah Haji

Ketua Fraksi PDIP DKI: Mohon Maaf Anggota Kami Bikin Gaduh Publik

Menlu dan Menhan RI-Prancis Bertemu, Bahas ASEAN hingga Isu Keamanan

Kasus TPPO Jual Ginjal, Transplantasi Dilakukan di RS Militer Kamboja

Tindak Lanjuti EWG, Inilah Pendekatan Indonesia Terhadap Isu Prioritas