Jokowi Absen di Puncak Peringatan Hari Antikorupsi 2019 di KPK
Kehadiran Jokowi diwakilkan oleh Wapres Ma'ruf Amin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Puncak peringatan Hari Antikorupsi 2019 sedunia di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (9/12) dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan bukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo seperti yang diharapkan. Jokowi memilih hadir di acara peringatan antikorupsi di SMK 57 dengan tema #PrestasiTanpaKorupsi.
Informasi mengenai KPK mengundang Presiden Jokowi disampaikan oleh Ketua Komisi Antirasuah Agus Rahardjo ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (6/12).
"Kami mengundang Beliau, kalau tidak salah jawabannya akan ada pada waktu dekat. Yang jelas kehadiran Beliau sangat kami harapkan," kata Agus pada pekan lalu di gedung Merah Putih KPK.
Namun yang diharapkan tak datang. Ma'ruf justru diutus untuk mewakili mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ma'ruf tiba di gedung KPK sekitar pukul 09:07 WIB. Begitu tiba, ia langsung disambut oleh Agus di lobi gedung komisi antirasuah. Uniknya, para tamu yang diundang ternyata tidak hanya para pejabat tinggi, namun ada juga pimpinan baru KPK yang akan dilantik pada (21/12), termasuk Komjen (Pol) Firli Bahuri.
Hal ini menarik, karena Firli sempat ditolak oleh ribuan pegawai komisi antirasuah menjadi calon pimpinan KPK karena telah melakukan pelanggaran kode etik ketika duduk sebagai Deputi Penindakan.
Lalu, pesan apa saja yang disampaikan oleh para tokoh yang hadir dalam Hari Antikorupsi Sedunia ketika mereka tiba di gedung KPK?
Baca Juga: Memperingati Hari Antikorupsi di Tengah Duka KPK Dilemahkan
1. Ma'ruf meneruskan pesan presiden agar pencegahan korupsi diprioritaskan di sektor perizinan
Di dalam pidatonya di Hakordia di KPK, Ma'ruf meneruskan pesan presiden agar aksi pencegahan korupsi difokuskan ke sektor perizinan dan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
"Contohnya pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan," kata Ma'ruf pada pagi tadi.
Ia juga menyebut presiden memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mewanti-wanti para pembantunya agar tidak berbuat korup. Bahkan, presiden secara spesifik meminta agar menteri menciptakan sistem untuk menutup peluang korupsi.
Editor’s picks
Baca Juga: Begini Reaksi Kemarahan Pimpinan KPK saat DPR Revisi UU KPK