Jokowi Kirimkan Surpres Sebagai Restu ke DPR Bahas Revisi UU KPK

2. KPK geram tidak ikut dilibatkan dalam proses revisi UU nomor 30 tahun 2002

Informasi bahwa Jokowi telah mengirimkan surat presiden ke DPR sebagai restu agar pembahasan UU KPK dilakukan membuat geram internal institusi antirasuah. Mereka mengaku heran mengapa Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan DPR terlihat seolah-olah sengaja tidak melibatkan komisi antirasuah dalam diskusi tersebut. Padahal, UU nomor 30 tahun 2002 adalah dasar bagi mereka bekerja selama ini. 

"Yang dikhawatirkan oleh KPK akhirnya tiba jua. Surat Presiden tentang persetujuan revisi UU KPK telah dikirim ke DPR. KPK pun tidak diinformasikan pasal-pasal mana saja yang akan diubah. Apakah adab di negeri ini telah hilang?," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif melalui akun media sosialnya pada Rabu malam kemarin. 

Ia turut menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam proses revisi UU KPK tersebut. 

"Sama sekali tidak ada transparansi baik dari DPR dan pemerintah," kata Syarif melalui pesan pendek kepada IDN Times. 

3. KPK akan meminta bertemu dengan pemerintah dan DPR untuk mengetahui pasal mana saja yang hendak diubah

Atas sikap tersebut yang ditempuh oleh Presiden Jokowi, maka pimpinan komisi antirasuah akan meminta waktu bertemu dengan pemerintah dan DPR. Sebab, mereka merasa berhak tahu pasal-pasal apa saja yang hendak direvisi. 

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR dan pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberi tahu lembaga tersebut tentang hal-hal yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik," kata Syarif melalui pesan pendek semalam. 

Ia pun mempertanyakan apakah mungkin presiden dan DPR akan melakukan hal serupa kepada lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan.