Jokowi Tak Akan Setop Hilirisasi meski Freeport Berencana Gugat RI
RI digugat terkait kebijakan bea keluar ekspor mineral logam
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan tidak akan menyetop hilirisasi komoditas tambang. Sebelumnya, Indonesia sudah menyetop ekspor bahan mentah nikel selama tiga tahun terakhir.
Akibat kebijakan penyetopan bahan mentah nikel itu, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke Badan Perdagangan Internasional PBB (WTO). Kini, Freeport-McMoran (FCX) juga bakal berencana menggugat Indonesia terkait kebijakan bea keluar ekspor mineral logam. Rencana gugatan itu terungkap di dalam dokumen Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat.
"Ya, gak apa-apa (akan digugat Freeport). Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Setelah nikel disetop, kemudian masuk ke tembaga, kobalt, nanti akan masuk ke bauksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira tidak bisa hentikan kita untuk industrialisasi untuk hilirisasi," kata Jokowi di Jakarta pada Kamis (10/8/2023).
Ia menambahkan dengan adanya hilirisasi maka bisa memberikan nilai tambah di dalam negeri.
"Jadi, yang diekspor bukan lagi bahan mentah. Tetapi, barang setengah jadi ke barang jadi," tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Baca Juga: Hilirisasi Bauksit Diproyeksi Tambah Penerimaan Negara hingga Rp52 T
Baca Juga: Indonesia Stop Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023
1. Jokowi bantah hilirisasi yang selama ini dilakukan menguntungkan China
Jokowi menepis pernyataan ekonom Faisal Basri yang menyebut kebijakan hilirisasi selama ini menguntungkan China. Menurut Faisal, hilirisasi yang dilakukan Indonesia hanya mengubah bijih nikel menjadi ferro nickel. Hasilnya 99 persen diekspor ke Negeri Tirai Bambu.
"Hitungan dia gimana, kalau hitungan kita ya, contoh nikel saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya (menghasilkan) Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun. Bayangkan aja, kita negara hanya mengambil pajak Rp17 triliun," kata Jokowi.
Ia pun mempertanyakan jumlah potensi pemasukan negara dari Rp17 triliun dibandingkan Rp510 triliun.
"Dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Coba dihitung aja dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun, gede mana?" tanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Jokowi, sudah jelas proses hilirisasi berkontribusi lebih banyak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
Baca Juga: Tarif Bea Keluar Tidak Sesuai, Freeport Buka Opsi Banding
Baca Juga: Faisal Basri Kritik Hilirisasi SDA, Jokowi Beberkan Data Ini