Juru Bicara RKUHP: KUHP Nasional Tidak Hapus Pidana Mati
Vonis mati Sambo belum berkekuatan hukum tetap
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru bicara sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Albert Aries, berharap publik tidak meributkan dulu soal penerapan KUHP Nasional yang baru bagi terdakwa Ferdy Sambo. Sebab, vonis Sambo belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Meski di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sambo divonis mati, tetapi hukumannya berpeluang berubah saat mengajukan banding atau kasasi.
Selain itu, KUHP Nasional baru yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku pada Januari 2026. Sebab, pada rentang 2023 hingga 2026, pemerintah masih menyosialisasikan KUHP Nasional yang baru.
"Jadi, perlu masyarakat ketahui bahwa KUHP Nasional yang baru belum berlaku sebagai hukum positif," ungkap Aries ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Selasa (14/2/2023).
Ia pun mendorong agar Pasal 100 dalam KUHP Nasional tidak perlu dibaca dan dikaitkan dengan vonis Sambo. Sebab, pasal tersebut belum berlaku.
"Tapi, kalau para terpidana, siapa pun, termasuk Pak Ferdy Sambo, pidana matinya dikuatkan, belum juga dieksekusi setelah KUHP Nasional berlaku, mereka akan mengalami fase transisi KUHP lama ke KUHP baru," tutur dia.
Albert tak menampik di KUHP Nasional yang baru, rezim untuk pidana mati diberlakukan hukuman percobaan lebih dulu selama 10 tahun. Sesuai Pasal 3 KUHP Nasional yang baru, seandainya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, maka aturan yang akan dipakai adalah peraturan yang menguntungkan si pelaku dan pembantu tindak pidana.
"Yang lebih menguntungkan mana, pidana mati dilaksanakan atau pidana mati dengan percobaan lebih dulu 10 tahun? Pasti lebih menguntungkan yang percobaan dulu dong? Artinya, di saat transisi akan ada penyesuaian dalam bentuk peraturan pemerintah," katanya.
Lalu, apakah Sambo masih berpeluang dieksekusi mati bila vonisnya hingga di Mahkamah Agung tetap sama?
Baca Juga: Mahfud: Sambo Bisa Dibui Seumur Hidup Bila Tak Dieksekusi hingga 2026
1. Sambo berpeluang dieksekusi mati bila pidana dilakukan sebelum 2026
Lebih lanjut, Albert mengatakan vonis Sambo masih berpeluang berubah. Sebab, keputusannya belum berkekuatan hukum tetap hingga ke tahap Mahkamah Agung (MA) atau tidak ada keputusan untuk mengajukan banding. Bila proses pelaksanaan pidana mati digelar sebelum 2026, maka Sambo berpeluang akan menghadapi regu tembak di Pulau Nusa Kambangan.
Namun, seandainya eksekusi mati belum dilakukan hingga memasuki 2026, maka akan ada penilaian dan assessment berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang digodok.
"Apabila terpidana mati ini yang belum dieksekusi bisa diasess sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti aturan di KUHP Nasional yang baru," tutur dia.
Dalam pembicaraannya, Albert turut menggarisbawahi bukan berarti pidana mati jadi dihapuskan di dalam KUHP Nasional yang baru. "Kan itu semua ada assessment-nya. Kalau selama dinilai tidak ada perubahan sikap dan kelakuan, itu kan pidana mati tetap bisa dilaksanakan," ujarnya.