Ketua KPK: Beberapa Kepala Daerah Akan Diumumkan Jadi Tersangka Pekan Ini

2. Pernyataan kontroversial dan blunder

Agus kali pertama menyampaikan pernyataan bernada serupa ketika menghadiri Rakernis Bareskrim Mabes Polri di Hotel Mercure, Ancol pada pekan lalu. Menurut Agus, ada beberapa orang yang status pemeriksaannya sudah mencapai 90 persen dan akan menjadi tersangka kasus korupsi. 

"Beberapa orang itu ada di Jawa, di luar Jawa. Kami akan bicarakan, apakah tidak sebaiknya yang beberapa orang tadi kami umumkan status tersangkanya sebelum pemilihan supaya rakyat mempunyai informasi agar mereka tidak perlu dipilih," kata Agus pada (6/03). 

Namun, pernyataan ini menjadi kontroversial di media, karena banyak yang keliru mengartikan. Agus pun sibuk memberikan klarifikasi dan membantah. Ia mengaku pernyataannya itu tidak bermaksud untuk menyebut 90 persen dari cakada yang ikut berlaga di Pilkada 2018 akan ditersangkakan. 

Apalagi data itu diambil dari 386 transaksi mencurigakan dari beberapa peserta Pilkada. Kalau merujuk dari data tersebut, artinya akan ada sekitar 38 orang yang jadi tersangka. 

Begitu sudah blunder di media, Agus kemudian mengirimkan rilis berupa klarifikasinya soal omongan dia di Hotel Mercure. 

"Artinya 90 persen itu, terhadap beberapa calon. Penyelidikan sudah dilakukan laa, ekspos sudah dilakukan di hadapan pimpinan untuk naik ke penyidikan. Tinggal 10 persen yang menyangkut proses administrasi, keluarnya sprindik dan diumumkan," kata Agus melalui pesan pendek pada pekan lalu ke IDN Times. 

3. Dikritik dan dianggap menimbulkan kecurigaan

Sayangnya, pernyataan itu dikritik oleh banyak pihak. Organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Agus karena pernyataannya yang dinilai terlalu prematur. Menurut peneliti Tama S. Langkun, apa yang dilakukan oleh Agus tidak bisa dikatakan sebagai pencegahan korupsi. 

"Kalau KPK ingin melakukan pencegahan korupsi, seharusnya dilakukan dengan kampanye atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak memilih calon yang korup," kata dia kepada media pekan lalu. 

Ia berpendapat tidak tepat bagi lembaga anti rasuah menetapkan status tersangka sambil menunggu momentum Pilkada. 

"Kalau KPK sudah mengantongi dua bukti permulaan yang cukup dan melalui ekspos atau gelar perkara, maka tanpa harus menunggu pemungutan suara, KPK bisa segera mengumumkan (nama tersangka)," kata dia.

Sementara, menurut anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan Agus itu dapat dikategorikan telah merusak proses elektoral demokrasi. 

"Dia di satu sisi seolah-olah sedang melakukan supremasi dan penegakan hukum. Tapi, di sisi lain berpikir bahwa KPK sedang berpolitik," ujar Masinton.

Pada periode Januari hingga Maret 2018, KPK sudah menetapkan delapan kepala daerah sbagai tersangka. Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra.