Dinilai Tak Kredibel, Masyarakat Sipil Minta Jokowi Ubah Pansel KPK
Anggota pansel ada yang dekat dengan Polri dan bermasalah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil mendesak agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo membongkar kembali susunan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, beberapa anggota pansel memiliki rekam jejak yang tidak baik dan bahkan diragukan independensinya lantaran dekat dengan institusi Polri.
"Berdasarkan hal tersebut, kami AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR) mendesak Presiden Jokowi untuk merombak kembali pansel KPK dan memasukan orang-orang yang setidaknya memiliki kriteria independen, tak memiliki catatan buruk terkait integritas, memiliki rekam jejak yang jelas dalam pemberantasan korupsi, memahami kondisi dan kebutuhan terkini KPK," ujar perwakilan dari AMAR dan sempat menjadi pengacara LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Sabtu (18/5) lalu.
Komentar serupa juga datang dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui keterangan tertulisnya, ICW menyebut anggota pansel calon pimpinan KPK periode 2019-2023 menunjukkan adanya kompromi yang besar dari Jokowi.
"Mestinya, Presiden Jokowi melakukan evaluasi menyangkut kinerja sejumlah anggota pansel terdahulu. Mengingat, pada periode kepemimpinan KPK hari ini, banyak masalah internal KPK yang kian mengkhawatirkan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Lalu, siapa sih yang dimaksud memiliki rekam jejak bermasalah dan diduga dekat dengan institusi Polri itu?
Baca Juga: Presiden Jokowi Akhirnya Umumkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
1. ICW menduga ada beberapa anggota pansel capim KPK yang dekat dengan Polri
Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, beberapa anggota pansel calon pimpinan KPK diduga memiliki kedekatan khusus dengan institusi Polri. Selama ini, Polri diduga menjadi batu sandungan dalam proses penyelesaian kasus korupsi besar di lembaga antirasuah. ICW memang tidak menyebut nama anggota pansel yang diduga dekat Polri itu. Namun, dua di antaranya adalah pendiri Setara Institute, Hendardi dan mantan Plt pimpinan KPK, Indrianto Seno Adji.
"Adanya beberapa anggota pansel yang diduga dekat dengan Mabes Polri memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit kepolisian atas KPK. Padahal, KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi trigger bagi penegak hukum lainnya," kata Kurnia.
Ia melanjutkan, kepentingan tersebut diduga dapat mengganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi. Nama Indrianto diketahui masih menjabat sebagai guru besar dan pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ia juga pernah diprotes oleh koalisi masyarakat sipil ketika dilantik sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. Lantaran, ada beberapa sikapnya yang berseberangan dengan upaya pemberantasan korupsi.
Sementara, Hendardi, kini terlibat dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) buatan Polri untuk mencari pelaku teror terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Tim itu sempat dikritik oleh Novel lantaran hanya formalitas belaka dan didominasi anggota dari kepolisian.
Baca Juga: Masa Kerja Segera Habis, Ini Masukan Pimpinan KPK untuk Penerusnya