Sekda Pemprov Papua Akui Lakukan Penganiayaan, Ini Respons KPK
KPK tidak pernah mencari kesalahan siapa pun di negeri ini
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai permintaan maaf yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemprov Papua, TEA Hery Dosinaen pada Senin malam (18/2) di kantor Polda Metro Jaya. Hery meminta maaf usai mengaku ikut memukuli penyelidik KPK, Muhammad Gilang Wicaksana. Akibat pemukulan itu, wajah Gilang sobek dan hidungnya retak.
Ia meminta maaf usai Polda Metro Jaya resmi menetapkan Hery sebagai tersangka penganiayaan Gilang. Hery mengaku ikut memukul Gilang karena emosi sesaat dan khilaf.
"Kami hargai permintaan maaf tersebut. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, KPK sejak awal memiliki niat baik untuk membantu dan mendukung pembangunan di Papua dengan cara dan kewenangan KPK," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah pada Selasa pagi (19/2) melalui pesan pendek kepada IDN Times.
Lagipula upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK, dilakukan untuk menjaga hak-hak masyarakat agar mereka bisa menikmati keuangan negara dengan lebih maksimal.
"Karena penyimpangan-penyimpangan keuangan termasuk korupsi hanya akan menguntungkan pejabat-pejabat korup dan pengusaha yang bersama-sama melakukan korupsi," kata dia lagi.
Lalu, apakah peristiwa ini mempengaruhi kerja sama dan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Papua?
Baca Juga: Usai Jadi Tersangka, Sekda Pemprov Papua Akui Ikut Pukul Pegawai KPK
1. KPK memastikan program supervisi di Papua akn terus berlanjut
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan sejak awal institusi tempatnya bekerja tidak pernah berniat mencari-cari kesalahan siapa pun, termasuk Pemprov Papua. Program pencegahan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah, ia sebut 'clear and cut' yang dibarengi dengan upaya penindakan.
"Tapi, ini yang kemudian disalah artikan. Yang bersangkutan sudah mengakui hanya emosi sesaat dan itu pembelajaran yang mahal sekali bagi kita semua," kata Saut melalui pesan pendek kepada IDN Times pada pagi ini.
Mengapa disebut mahal? Karena selain rasa curiga itu menyebabkan orang lain terluka, Sekda Pemprov Papua terpaksa harus berurusan dengan hukum yang menyebabkan ia terancam dibui.
Terkait dengan supervisi di Provinsi Papua, Saut memastikan program itu terus berjalan. Sebab, koordinator wilayahnya sudah ada dan bertujuan menjaga agar orang-orang yang baik di Papua memanfaatkan kewenangannya dengan baik pula.
Baca Juga: Diperiksa Hampir 12 Jam, Sekda Pemprov Papua Tidak Ditahan Polisi