KPK Cegah 12 Anggota DPRD Jambi ke Luar Negeri karena Kasus Suap

2. KPK mendorong anggota DPRD untuk memberi keterangan yang jujur saat diperiksa nanti

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK mulai memanggil 12 anggota DPRD itu untuk diperiksa. Mereka diperiksa di Polda Jambi. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengimbau agar 12 anggota DPRD itu untuk bersikap jujur dan kooperatif saat memberikan keterangan ke penyidik. 

"Kalau ada itikad baik dari tersangka untuk mengembalikan uang, tentu akan dihargai dan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan," kata Febri. 

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan total uang ketok palu yang diterima oleh anggota DPRD tersebut mencapai Rp16,34 miliar. Uang itu diterima untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yakni senilai Rp12,94 miliar dan RAPBD Tahun Anggaran 2018 yakni senilai Rp3,4 miliar. 

Dalam pandangan KPK perbuatan meminta uang ketok palu yang telah ditunjukkan anggota DPRD Jambi itu dinilai tidak pantas. 

"Apalagi para pejabat itu diberikan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilu," kata Agus ketika memberikan keterangan pers pada tahun 2018 lalu. 

3. 14 anggota DPRD mengembalikan uang senlai Rp4,375 miliar ke KPK

Sementara, satu demi satu anggota DPRD mulai mengembalikan uang yang sempat mereka terima ketika dilakukan pembahasan anggaran dengan Pemprov Jambi. Data dari KPK menunjukkan ada 14 anggota DPRD Provinsi Jambi yang sudah mengembalikan uang suap tersebut. 

"14 orang itu baik yang berstatus saksi atau tersangka dengan total mencapai Rp4,375 miliar. Pengembalian uang dilakukan secara bertahap mulai dari Rp20 juta, Rp100 juta, Rp250 juta hingga Rp600juta dalam sekali pengembalian," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah pada Sabtu (2/3) kemarin melalui keterangan tertulis. 

Mantan aktivis antikorupsi itu kembali mewanti-wanti apabila ada anggota DPRD lainnya yang pernah menerima uang suap tersebut agar segera dikembalikan. 

"Hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan," kata dia.