TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Ini Masukan KPK Bagi Jokowi yang akan Pilih Menteri di Kabinet Baru

KPK sarankan orang yang jadi Menteri gak korupsi

ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
Verified
Santi Dewi

Jakarta, IDN Times - Pasangan capres nomor urut 01, Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin malam (21/5) sebagai pemenang pesta demokrasi (17/4) lalu. Berdasarkan hasil penghitungan KPU, Jokowi-Maruf berhasil meraup 85.607.362 suara atau setara 55.50 persen. Keduanya mengalahkan perolehan suara dari rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 atau 44,50 persen. 

Jokowi pun sudah mulai pasang ancang-ancang dan membidik beberapa individu untuk dijadikan Menteri. Walaupun, saat ini proses sengketa hasil penghitungan Pilpres 2019 bergulir di MK, namun tak menghentikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam memproses kabinet selanjutnya. Ia pun sempat membocorkan kriteria yang ia cari dari sosok Menterinya nanti. 

"Sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi dari program-program yang ada. Kemampuan eksekutor itu yang paling penting," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan pada Minggu (26/5) ketika menghadiri acara buka puasa dengan HIPMI. 

Lalu, apa saran dari KPK bagi invidivu yang kelak dipilih Jokowi menjadi Menteri? Apakah menurut KPK, penelusuran rekam jejak individu yang bersangkutan dinilai penting?

Baca Juga: Kena Reshuffle, 6 Eks Menteri Jokowi 'Banting Setir' Dukung Prabowo

1. KPK menggaris bawahi calon Menteri Jokowi harus tak punya toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun

setkab.go.id

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang pernah mengatakan salah satu hal yang perlu digarisbawahi dari calon individu yang akan dijadikan Menteri oleh Jokowi yakni mereka harus memiliki sikap tak toleran terhadap pelanggaran sekecil apa pun. Kalau terjadi pelanggaran, maka sesuai dengan aturang yang berlaku, sanksi harus dijatuhkan. 

"Artinya, kami berharap yang ditemukan adalah orang-orang yang punya integritas. Sebab, strategi nasionalnya ada tiga yakni mencegah celah di bidang perizinan, pendapatan negara dan penegakan hukum," kata Saut kepada media pada (21/5) lalu di gedung KPK. 

Menurut pria yang sempat bekerja menjadi staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu, apabila orang-orang yang dipilih Jokowi berintegritas, maka KPK akan lebih mudah mengikuti irama dan pergerakannya. 

2. KPK menduga hanya diminta memberi masukan namun tak menentukan orang-orang yang akan menjadi Menteri

IDN Times/Margith Juita Damanik

Menurut Saut, KPK harus belajar ketika Jokowi sempat meminta masukan dalam membentuk kabinet Kerja periode pertama. Lima tahun lalu, KPK sempat menandai calon Menteri yang sempat disodorkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Alhasil, KPK dianggap ikut berpolitik, lantaran pemilihan Menteri menjadi hak prerogatif Presiden. 

"KPK paling hanya memberi masukan 'orang ini pernah dipanggil jadi saksi', 'oh ini potensi jadi tersangka dan mungkin sudah tobat', ada juga 'yang sempat coba-coba lalu tobat'," kata Saut. 

Namun, ia menegaskan KPK baru akan memberi masukan apabila diminta. Lagipula, untuk mengecek apakah seseorang memiliki integritas atau tidak, bukan sesuatu hal yang sulit. 

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Ngobrol aja sama pembantu atau tetangganya di rumah. Dari sana bisa ketahuan apakah orang itu susah (bekerja sama) atau kerjanya marah-marah muluk," tutur dia lagi. 

3. KPK mendukung agar Jokowi memilih orang yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya

Instagram.com/@jokowi

Saut pun setuju apabila jenis kabinet yang akan dibentuk Jokowi di periode kedua kepemimpinannya menggunakan prinsip zaken. Artinya, hanya orang-orang profesional saja yang menduduki posisi tersebut. 

"Artinya, kalau dia duduk di bidang lingkungan hidup, maka dia akan paham gajah mati itu karena apa. Detail semacam itu yang sekarang diperlukan, jadi tidak bisa lagi sekedar di atas kertas saja," tutur Saut. 

Contoh lain yang disebut Saut yakni orang yang memegang sektor keuangan negara, maka ia harus bisa memprediksi berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan oleh Indonesia. 

"Kami berharap seperti mimpi KPK, kita masih bisa mengumpulkan Rp4.000 triliun. Jadi, integritas saja memang tidak cukup, karena kita sehari-hari menghadapi variabel yang sulit mulai dari ekonomi, kerusakan lingkungan, perizinan, dan penegakan hukum," kata dia lagi. 

Baca Juga: Jokowi Beri Sinyal Ketum Hipmi Jadi Menteri Kabinet Kerja

Topik:
jokowi
kabinet kerja
KPK
korupsi
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Kemendagri Ingin Satpol PP dan Satlinmas Sinergi Amankan Pemilu 2024

Intelijen AS Sebut China Bantu Militer Rusia lewat Pasokan Teknologi

Mahfud Minta TNI Lanjutkan Kasus Korupsi yang Seret Kepala Basarnas

Tindak Lanjuti Kelangkaan, Bupati Kediri Larang P3K-ASN Beli Gas 3 Kg

Kudeta di Niger, Kepala Paspampres Klaim sebagai Pemimpin Baru

Demi iPhone, Pasangan Suami Istri di India Rela Jual Bayi Mereka

Menteri PPPA: Industri Penyiaran Program Anak Harus Berkualitas

Atasi Kelangkaan Gas, Pemkab Kediri Gelontorkan 58.000 Tabung Sehari

Wakil Ketua KPK: Penetapan Tersangka Anggota TNI Bukan Salah Penyidik

Perkokoh Pancasila di Kalangan Muda, BPIP Gelar Seminar Ini