Mau Berutang Rp1.760 T untuk Alutsista, Kemhan Klaim Tak Bebani Negara
Dahnil sebut dokumen dibocorkan karena ada motif politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan akhirnya angkat bicara mengenai rencana membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan nominal anggaran yang fantastis. Kemhan menganggarkan Rp1.760 triliun untuk membeli alutsista. Tapi, dana tersebut bukan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman luar negeri.
Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, meski dana tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri, tetapi Kemhan memastikan tidak akan membebani APBN.
"Mengapa bisa begitu? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun memang sudah dialokasikan di APBN," ungkap Dahnil dalam keterangan tertulis pada Senin malam, 31 Mei 2021.
Hal tersebut tidak akan mengganggu APBN dengan skenario alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan ke Kemhan konsisten di angka 0,8 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) selama 25 tahun ke depan.
"Formula itu masih dibahas dalam pembahasan bersama para pihak yang terkait. Jadi, bukan konsep yang sudah siap diimplementasikan," tutur dia lagi.
Lalu, mengapa anggaran yang seharusnya diperuntukan hingga tahun 2045 harus dipercepat realisasinya pada 2024?
Baca Juga: Awal Mula Rencana Pembelian Alutsista Rp1.760 T yang Jadi Polemik
1. Kemhan akan teken kontrak pembelian alutsista pada 2020-2024
Menurut Dahnil, pembelian alutsista merupakan salah satu instruksi langsung dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Jokowi sempat bertanya dengan jelas dalam kurun waktu lima hingga 25 tahun Indonesia bisa memiliki alutsista apa saja. Apalagi 60 persen kondisi alutsista di Tanah Air sudah sangat tua, usang dan memprihatinkan.
"Maka, dengan demikian modernisasi alpahankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) adalah keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Oleh sebab itu, Kemhan mengajukan formula modernisasi alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam," tutur Dahnil.
Melalui proses reorganisasi belanja dan pembiayaan alpahankam, maka mekanisme belanja alat pertahanan lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama yaitu periode 2020-2024.
"Tujuannya, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026. Postur ideal itu diharapkan bisa bertahan hingga 2044," ujarnya lagi.
Dengan formula ini, maka pembelanjaan baru bisa dilakukan kembali pada 2044 untuk 25 tahun ke depan. Dahnil mengibaratkan, pembelian alutsista sama seperti membangun sebuah rumah yang ideal.
"Jadi, proses pembangunan rumahnya bukan dengan cara mencicil. Mulai dari jendela, kemudian setelah ada duit lagi baru membangun pintu dan disusul bagian lainnya," kata dia.
Baca Juga: Anggota Komisi I Protes Prabowo dan Panglima TNI Absen Rapat di DPR