Mendagri Akui Beri Arahan Soal Proyek Meikarta

2. Tjahjo akui memang menghubungi Neneng lewat telepon agar perizinan Meikarta dikeluarkan sesuai aturan

Mendagri Tjahjo mengakui memang pernah menghubungi Bupati Neneng melalui ponsel Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Soemarsono. Namun, isi pembicaraannya hanya mengarahkan agar izin proyek Meikarta dikeluarkan sesuai dengan aturan. 

"Kami kan kewenangannya bukan itu (merekomendasikan pemberian izin). Bahwa di semua daerah ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Semua investasi, semua perizinan harus sesuai mekanisme PTSP. Pada saat saya telepon, izin disebut sudah ada dari bupati, dia (Bupati) jawab 'baik, Pak (saya akan lakukan) sesuai aturan yang ada'," kata Tjahjo lagi. 

3. KPK turut menelusuri hasil rapat Mendagri dengan Komisi II DPR

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ada dua poin yang didalami penyidik dari pemanggilan Tjahjo pada hari ini. Pertama, mengonfirmasi dan memperjelas terkait pernyataan saksi Neneng di dalam persidangan. 

"Kami mengonfirmasi apakah benar dilakukan komunikasi telepon salah satu Dirjen pada saat digelar rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu," kata Febri yang ditemui di gedung KPK malam ini. 

Poin kedua yang diklarifikasi yakni soal kapasitas Mendagri dan timnya ketika menggelar rapat dengan Komisi II yang menyangkut perizinan Meikarta. Sejak awal, perizinan Meikarta sudah bermasalah. Kendati begitu, pihak Meikarta tetap memasarkan proyek kawasan terintegrasi itu secara besar-besaran ke publik. 

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera sempat menyarankan agar Kemendagri berperan aktif untuk melakukan konsolidasi masalah tersebut. Ia tidak ingin masyarakat yang telah membeli unit apartemen di sana justru jadi merugi. 

Selain menelusuri rapat Mendagri dengan anggota Komisi II, KPK juga akan mendalami rapat-rapat koordinasi dan pembicaraan beberapa pihak mengenai proyek Meikarta tersebut.