Menko Mahfud: Gilanya di Indonesia, Noleh ke Mana Saja Ada Korupsi!
Bila celah korupsi di sektor tambang ditutup maka RI untung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela ke semua sektor.
Ia bahkan mengistilahkan jika menoleh ke mana pun, praktik korupsi bisa ditemukan.
"Noleh ke hutan, ada korupsi di (sektor) perhutanan. Noleh ke udara, oh ada pesawat udara ternyata korupsi di Garuda Indonesia, ada asuransi wah ada (korupsi) di asuransi, koperasi juga korupsi. Semua ada korupsinya sekarang. Makanya dibutuhkan reformasi," ungkap Mahfud ketika berbicara di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Lebih lanjut, ia mengutip pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Ia menyebut, pada 2013 lalu, Samad pernah menyampaikan seandainya praktik korupsi di sektor tambang bisa ditutup, maka negara bisa memberikan uang secara cuma-cuma kepada setiap orang.
"Nominalnya setiap kepala orang di Indonesia akan mendapatkan uang Rp20 juta, tanpa kerja apapun. Rp20 juta setiap bulan gratis dari negara," kata dia.
Angka tersebut, kata Mahfud, diperoleh Samad dari ahli yang didatangkan dari Amerika Serikat. Hasilnya, keluar nominal Rp20 juta tersebut bila celah korupsi di sektor pertambangan berhasil ditutup.
Ia pun menilai korupsi di sektor pertambangan saat itu sudah sangat besar. Apalagi nominalnya saat ini.
"Tapi, itu baru (dari sektor) pertambangan, belum kehutanan, perikanan, pertanian, apalagi? Gilanya korupsi di negara kita ini," tutur dia.
Lalu, bagaimana cara untuk menutup celah praktik korupsi di sektor pertambangan?
Baca Juga: Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU, Mahfud: Yang Nolak Biar Saja
Baca Juga: Berantas Mafia Tambang, Mahfud Bakal Gandeng KPK
1. Abraham Samad sebut penanganan celah korupsi di sektor tambang tak bisa hanya ditangani KPK-Polri
Sementara, dalam diskusi virtual yang digelar pada akhir November 2022 lalu, Abraham Samad sudah menyebut untuk menutup celah praktik korupsi di sektor tambang, tak bisa hanya diserahkan ke KPK dan kepolisian.
"Susah kita berantas mafia kalau kita hanya serahkan ke KPK dan Polri," ungkap Ketua KPK periode 2011-2015 lalu itu.
Ia menegaskan, pemberantasan mafia tambang minerba diperlukan upaya holistik, yakni memperbaiki secara menyeluruh sistem tata kelola sektor pertambangan.
Abraham menyarankan agar dibentuk tim khusus untuk bekerja memperbaiki tata kelola pertambangan yang melibatkan KPK, TNI, Polri, kejaksaan hingga masyarakat sipil.
"Waktu saya di KPK, saya melakukan program perbaikan tata kelola pertambangan. Yang saya lakukan saat itu mengajak TNI dan polisi hingga kejaksaan untuk duduk bersama dalam satu tim," tutur dia.
Ia pun mengajak para pemangku kepentingan tidak hanya fokus kepada kasus Ismail Bolong dan Satgasus Merah Putih yang pernah dipimpin oleh Ferdy Sambo. Sebab, bila itu yang dijadikan fokus, maka persoalan sektor pertambangan tidak akan pernah selesai.
"Kalau kita bicara mikro saja, misalnya masalah Ismail Bolong dan satgasus, itu kan kita bicara dalam perspektif yang sangat sempit. Karena, kita harus memerangi mata rantai pertambangan yang lebih luas," katanya.
Abraham menekankan, pelibatan aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI dalam memberantas mafia tambang sangat dibutuhkan. Alasannya, kata dia, ketika nanti ditemukan oknum aparat yang terlibat dalam kasus tambang ilegal akan lebih mudah proses penegakan hukumnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Mahfud MD Minta Masjid-Sekolah Tak Dijadikan Panggung Politik Praktis