Menko Mahfud: Pemerintah Akan Ungkap 10 Kasus Korupsi Besar di Papua

2. Pemerintah buat aturan yang jadi gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua

Menurut Mahfud, dalam mencari solusi untuk perdamaian di Papua, pemerintah tidak sekadar mengedepankan upaya penegakan hukum. Upaya yang dikedepankan adalah pendekatan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. 

Selain meningkatkan dana otonomi khusus (otsus), pemerintah mengklaim memberikan berbagai pengecualian dan peluang bagi orang asli Papua (OAP). Pertama, individu yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Papua harus orang Papua asli. 

"Di luar Papua, tidak ada aturan semacam itu," ungkap Mahfud. 

Kedua, anggota DPRD di Papua sudah diberi kuota harus diisi 25 persen oleh orang asli Papua. Artinya, kata Mahfud, apabila yang menang bukan orang asli Papua, maka pemenang nomor dua atau setelahnya yang merupakan OAP yang akan dipilih menduduki kursi sebagai anggota DPRD. 

"Jadi, meski yang 75 persen itu yang menang, mereka tetap akan disingkirkan (demi memberikan kursi ke OAP)," ujarnya. 

Ketiga, pemerintah memberlakukan kebijakan khusus bagi pemuda-pemudi Papua di bidang pendidikan yang diberi nama "Saudara Papua". Para pemuda Papua bisa diterima di seluruh perguruan tinggi terbaik di Indonesia tanpa melalui jalur tes biasa. 

"Jadi, mereka bisa masuk ke UI, ITB, Unpad, UGM, Undip hanya dengan rekomendasi," kata Mahfud. 

Keempat, pemerintah memberlakukan kebijakan kepada semua instansi pemerintah agar merekrut orang asli Papua, bukan hanya untuk bekerja di Papua tetapi juga di luar Papua.

"Saat ini, TNI dan Polri telah memberlakukan itu dengan ketentuan dan syarat-syarat khusus," kata Mahfud.