Muncul Petisi Mendesak agar Vaksin COVID-19 Gratis, Ini Alasannya
Negara hanya menanggung biaya vaksin untuk 32,1 juta orang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sosiolog dari Universitas Teknologi Nanyang (NTU), Singapura, Sulfikar Amir, menginisiasi petisi agar pemerintah memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada semua lapisan masyarakat. Ia menilai bila vaksin tidak digratiskan bagi semua warga maka program vaksinasi terancam gagal. Ujung-ujungnya, Indonesia terancam tidak akan terbebas dari virus Sars-CoV-2.
"Anda mungkin mampu bayar vaksin mandiri tapi kalau masih ada jutaan warga Indonesia yang tidak mendapatkan vaksin karena kendala biaya, maka Anda tidak akan pernah aman. So, we gotta do this together," demikian cuitan Sulfikar pada Selasa, 8 Desember 2020 lalu.
Ia membuat petisi dengan menggunakan platform change.org dan membutuhkan 1.500 tanda tangan. IDN Times telah meminta izin kepada Sulfikar untuk mengutip informasi yang ada di petisi itu.
Hingga hari Rabu (9/12/2020), sudah terkumpul 1.060 tanda tangan untuk petisi tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, ada 32,1 juta warga yang diberi vaksin secara gratis dan menjadi prioritas. Sementara, 150 juta orang diminta untuk membeli sendiri vaksin COVID-19.
"Program vaksin mandiri adalah bentuk komersialisasi vaksin yang sangat tidak tepat dan tidak etis untuk dilakukan dalam situasi pandemik seperti sekarang," ungkap dia di petisi tersebut.
Lantas, apakah benar pandemik tidak akan berhasil dikendalikan bila vaksin COVID-19 tidak diberikan secara gratis?
Baca Juga: Sinovac Klarifikasi Bio Farma yang Sebut Kemanjuran Vaksin 97 Persen
1. Vaksin hanya salah satu alat untuk mencegah penyebaran COVID-19
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan saat ini vaksin COVID-19 tidak diumumkan oleh pemerintah sebagai public atau private good. Bila dianggap sebagai private good maka harganya akan melonjak dan PT Bio Farma akan diminta untuk menjualnya. "Ada profit yang dikejar bila vaksin dijadikan sebagai private good," ungkap dr. Miko yang dihubungi IDN Times melalui telepon pada Rabu (9/12/2020).
Ia mengatakan kewajiban pemerintah dalam penanganan wabah yaitu mengadakan vaksin COVID-19. Sesuai ketentuan di dalam undang-undang, pihak yang wajib ditanggung pembiayaan vaksinasinya ada warga miskin. Miko pun yakin meski tidak digratiskan, warga mampu akan tetap berminat untuk membeli vaksin.
"Pasti belilah (vaksin), karena itu kan demi keuntungan mereka juga (terhindar dari COVID-19)," tutur dia lagi.
Lagipula mengonsumsi vaksin bukan satu-satunya cara untuk mengakhiri pandemik COVID-19. Masih ada cara lain seperti mengenakan masker dan mempraktikan 3M.
Editor’s picks
Baca Juga: Sinovac Klaim Hasil Awal Uji Klinis Vaksin COVID Sukses Picu Imunitas