Pemerintah Resmi Catat UU Baru KPK Nomor 19 Tahun 2019
Hingga kini Presiden Jokowi belum terbitkan Perppu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akhirnya resmi memberikan nomor bagi UU baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan oleh DPR pada (17/9) lalu. Di dalam Lembaran Negara, UU itu tercatat sebagai UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Konfirmasi itu diperoleh dari Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana.
"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU nomor 19 tahun 2019 mengenai perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara nomor 197 dengan nomor tambahan lembar negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," ujar Widodo seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Jumat (18/10).
Dengan demikian, maka UU baru yang mengatur komisi antirasuah sudah resmi berlaku dan diundangkan. UU yang diklaim oleh KPK akan melemahkan mereka dalam upaya pemberantasan korupsi tetap berlaku kendati tidak diteken oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, sesuai aturan yang tertera di UU, apabila Presiden tak mengeluarkan Perppu, maka UU itu akan tetap berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari.
Lalu, apa komentar KPK mengenai UU yang akhirnya resmi diberi nomor itu? Apakah mereka akhirnya menerima salinan dari UU yang penuh kontroversi tersebut?
Baca Juga: UU Baru Resmi Berlaku, Ini Dampak Buruknya Bagi KPK
1. UU baru KPK akhirnya diberi nomor setelah urusan salah ketik diperbaiki DPR
UU baru KPK setebal 36 halaman itu bisa diberi nomor usai permasalahan salah ketik dirampungkan oleh DPR. Namun, proses yang dilakukan DPR bukan dengan menggelar sidang dan melibatkan publik dalam pembahasannya. DPR menilainya itu kesalahan tulis semata dan langsung dikoreksi.
"Itu kan typing error (pengetikan bermasalah) saja. Cukup dicek di dlm dokumen rapat atau persidangan," ujar anggota Badan Legislatif DPR, Hendrawan Supratikno melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis (17/10).
Kendati ia mengatakan pihak Baleg sudah memperbaiki kekeliruan penulisan, hingga kini Hendrawan mengaku juga tak punya salinan UU nomor 19 tahun 2019 tersebut.
Ia dan rekan-rekan anggota DPR lainnya juga sedang menanti UU tersebut diberi nomor dan dicatat di lembar negara.
Baca Juga: Walau UU Baru Berlaku, KPK Tetap Masih Bisa Gelar OTT