Pengamat: Kabinet Jokowi Jilid II untuk Muluskan Amademen UUD 1945
Susunan kabinet juga demi kepentingan pemilu 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer, Muhammad Qadari menilai pembentukan kabinet di kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo periode kedua sarat dengan kepentingan yang lebih luas. Dua di antaranya agar bisa memenangkan pilpres 2024 dan supaya memuluskan rencana untuk mengamandemen UUD 1945.
Itu sebabnya ia mengaku tidak terlalu terkejut apabila melihat PDI Perjuangan dan Partai Gerindra akhirnya berkoalisi usai berkompetisi di pemilu April lalu. Apalagi bila dilihat lebih jauh PDI Perjuangan dan Gerindra ibarat sepupu.
"Mereka memiliki retorika yang sama, di mana salah satu fokusnya mengenai pangan, programnya pun sama. Bahkan, baju yang dikenakan oleh Prabowo terinspirasi dari Bung Karno yang notabene ayah dari Megawati," kata Qadari memberikan analisanya di program Indonesia Lawyer's Club (ILC) yang tayang di stasiun tvOne pada Selasa (22/10).
Selain itu, bukan kali pertama juga PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi. Peristiwa serupa kata dia sudah pernah terjadi pada pemilu 2009 dan 2004 lalu.
Pada 16 Mei 2009, Megawati berpasangan dengan Prabowo sebagai capres dan cawapres. Keduanya, kompak mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain Mega-Prabowo, ketika itu ada pula dua pasangan lainnya yakni Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Apabila ditelusuri lagi ke belakang, maka Prabwo masih berada di Partai Golkar pada pemilu 2004 lalu. Namun, parpol itu mendukung pasangan Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
Lalu, apabila kedua partai itu berkoalisi apakah tujuan mereka di tahun 2024 bisa tercapai? Berikut analisa Qadari.
Baca Juga: Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Bakal Kelola Anggaran Besar
1. Apabila PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi maka dipastikan tiket untuk lolos ke pemilu sudah ada di dalam genggaman
Menurut Qadari, apabila PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sudah berkoalisi maka dipastikan tiket untuk bisa lolos ke pemilu 2024 sudah berada di genggaman. Di tahun 2024 nanti, kedua parpol itu diprediksi akan mengusung nama baru lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi maju di Pilpres.
"Paling tidak kalau keduanya berkoalisi, maka tiket untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan saat ini (ambang batas untuk bisa mengusung capres) sudah terpenuhi," tutur dia.
Sementara, untuk agenda besar lainnya yakni DPR ingin melakukan revisi terhadap UUD 1945. Perubahan yang diusulkan yakni kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara yang dulu dikenal dengan istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Apabila ingin melakukan amandemen, maka yang perlu diubah yakni pasal 2 dan 3 di UUD 1945 yang mengatur mengenai eksistensi, kewenangan dan kedudukan MPR.
"Agenda besar yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yakni melakukan UUD 1945 akan terjadi. Untuk mewujudkan itu, maka dibutuhkan koalisi yang besar. Amandemen tidak mungkin dilaksanakan dengan koalisi kecil," ujar Qadari.
Ia mengatakan sesungguhnya amandemen terhadap UUD 1945 sudah sejak lama ingin dilakukan. Inisiatif kali pertama datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Tapi, saat itu DPR sedang tidak berselera. Nah, di tahun 2019, DPR berselera. Bahkan, Gerindra dan NasDem pun mendukung," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: 32 Nama Dipanggil ke Istana Negara, Siap Melenggang Jadi Menteri?