Pengamat: Pilpres yang Sehat Itu Menang Berkuasa, Kalah Jadi Oposisi
"Lalu, untuk apa adakan pemilu kalau bagi-bagi kekuasaan?"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengkritik hasil pemilu presiden 2019 yang justru malah menghasilkan demokrasi yang tak sehat. Sebab, dua kandidat Presiden yang saling berseteru selama satu tahun terakhir, ujung-ujungnya malah berkoalisi.
Ketika ditawari kursi Menteri, Ketua Umum Partai Gerindra dan capres 2019,Prabowo Subianto malah menerimanya. Tidak tanggung-tanggung kursi yang diberikan adalah Menteri Pertahanan.
Syamsuddin justru bingung untuk apa Joko "Jokowi" Widodo mengajak Prabowo bergabung masuk ke dalam koalisi partai pendukungnya.
"Makanya, ada kompetisi di pemilu presiden. Yang keluar sebagai pemenang berkuasa, sedangkan yang kalah ya legowo menjadi opisisi. Itu seharusnya demokrasi kita yang sehat, bukan kemudian semuanya diajak masuk (jadi koalisi)," kata Syamsuddin dalam dialog dengan tema "Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II" di kafe di area Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (22/10).
Ia mengatakan apabila semua lawan saat kontestasi pemilu dibawa masuk, maka model negara kekeluargaan yang dicita-citakan oleh Soepomo pada tahun 1945 bisa terealisasi. Hal itu bisa mengancam demokrasi di Indonesia.
Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh publik agar demokrasi di pascareformasi tak dibawa mundur ke era Orde Baru?
Baca Juga: Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Bakal Kelola Anggaran Besar
1. Seharusnya politik yang berlaku di Indonesia adalah politik sportif
Syamsuddin sejak awal mengaku terkejut dan menyayangkan mengapa Jokowi justru mengajak Prabowo bergabung ke dalam koalisi partai pendukungnya. Ia pun juga tak habis pikir setelah selama setahun terakhir mencaci maki mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Prabowo justru bersedia masuk kabinet saat ditawari kursi Menteri.
"Mestinya Pak Jokowi gak usah lah mengajak Partai Gerindra ke dalam kabinet dan sebaliknya sebaliknya, Pak Prabowo dan teman-teman menolak lah ajakan itu. Ini kan akibat pemahaman yang dangkal, politik akhirnya seolah-olah terkesan demikian," kata dia.
Seharusnya, publik menolak konsep politik dangkal semacam itu. Sebaliknya, politik yang menjunjung tinggi adalah yang menghargai posisi masing-masing, baik itu sebagai koalisi atau oposisi.
"Jadi, itu yang dinamakan politik yang menjunjung tinggi sportivitas, di mana yang kalah mengakui yang menang dan yang menang merangkul yang kalah. Tetapi, bukan maksudnya merangkul masuk ke dalam pemerintahan ya," tutur dia lagi.
Ia pun mempertanyakan apabila ujung-ujungnya Jokowi dan Prabowo berada di satu posisi, untuk apa pada April lalu digelar pemilu. Apalagi pemilu legislatif dan presiden harus dibayar dengan biaya mahal dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Ini kan sama saja kalau di kompetisi sepak bola, semua dapat piala," katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Pidato Lengkap Jokowi Usai Dilantik Jadi Presiden RI 2019-2024