Pengamat: Sandi Sengaja Bocorkan Cerita Utang untuk Rusak Citra Anies
Gerindra bantah suruh Sandi untuk bocorkan kontrak politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, menduga politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno sengaja membocorkan adanya kontrak politik dan perjanjian utang-piutang dengan Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017 lalu. Tujuannya, agar terbentuk persepsi bahwa Anies adalah sosok yang tak memenuhi komitmen dan mengkhianati janji.
"Jadi, terlihat kesan bahwa Anies bukan sosok yang berintegritas dan tak memiliki kualitas. Kira-kira ke situ arahnya," ungkap Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times, Rabu, (8/9/2023).
"Dia (Sandi) pasti sengaja (membocorkan isi kontrak politik) dan itu pasti atas restu dari Prabowo. Mereka itu sengaja membocorkan karena kecewa ke Anies," tutur dia.
Berdasarkan keterangan dari politikus Golkar, Erwin Aksa, Anies pada 2017 lalu meminjam dana senilai Rp50 miliar dari Sandiaga Uno. Menurut informasi yang ia ketahui, dana tersebut belum berhasil dilunasi. Meskipun berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh IDN Times, terdapat klausul Sandi bakal menghapus kewajiban bagi Anies untuk membayar utangnya. Kewajiban itu ditiadakan oleh Sandi karena mereka akhirnya terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Sementara, selain perjanjian kesepakatan utang-piutang, ada pula kontrak politik yang diteken antara Anies dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Saat Pilkada DKI 2017 digelar, Gerindra adalah salah satu parpol yang mengusung Anies-Sandi.
Berdasarkan keyakinan Gerindra, Anies berjanji tidak akan ikut pemilihan presiden (pilpres) seandainya ada Prabowo sebagai kandidat calon presiden (capres) di pemilu tersebut. Bahkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya perjanjian politik tersebut.
"Prabowo-nya kan kalah pamor, kalah tenar saat ini (dibandingkan Anies). Suara pendukung Prabowo kan terserap ke Anies dan kalau dilihat Prabowo kan sudah lama sering kena tipu," kata Ujang.
Lalu, apa kata Gerindra mengenai kontrak politik dan perjanjian utang-piutang yang diungkap Sandi ke publik?
Baca Juga: Hadiri HUT Gerindra ke-15, Sandiaga Uno Dikerumuni Emak-emak
Baca Juga: Cerita Perjanjian Utang Rp50 Miliar, Erwin Aksa Bantah Mau Jegal Anies
1. Prabowo menginstruksikan agar tak lagi ungkit jasa di masa lalu
Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, Prabowo telah memberikan instruksi khusus agar tidak lagi mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan pada masa lalu. Ia pun menegaskan bahwa Gerindra tak pernah memberikan instruksi kepada Sandi agar membocorkan adanya kontrak politik itu.
"Tentu, ini mengagetkan kita semua. Dari awal perjanjian itu ditulis untuk konsumsi internal," ungkap Andre kepada media di Jakarta, Rab (8/2/2023).
Ia mengatakan, kontrak politik itu ditandatangani pada malam sebelum mendaftarkan cagub dan cawagub ke KPUD DKI Jakarta. Andre menambahkan, bila bocoran kontrak politik itu menjadi sikap resmi Gerindra, maka yang mengumumkan adalah ketua harian atau sekretaris jenderal DPP Partai Gerindra.
"Namun, karena yang menyampaikan adalah salah satu pelaku sejarah, yaitu Bang Sandi, kami bisa pastikan bahwa surat (kontrak politik Prabowo-Anies) ada. Jadi, kalau ada orang yang berkomentar tidak tahu surat, ya, berarti dia memang tidak tahu sama sekali," kata dia.
Lantaran surat berisi kontrak politik Prabowo-Anies benar-benar ada, maka Sandi memilih mendukung pencapresan Prabowo pada Pemilu 2024.
"Jadi, kontrak politik itu tidak hanya berlaku di (Pemilu) 2019 saja," ujarnya lagi.
Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, mendorong Gerindra agar langsung menunjukkan dokumen perjanjian politik yang diteken oleh Prabowo dan Anies.
"Karena yang mengklaim baru satu pihak, yaitu dari Mas Sandi yang mengaku menandatangani kontrak tadi. Supaya lebih jelas, Mas Sandi atau pihak Gerindra menunjukkan barangnya atau tidak, biar tidak sekedar klaim-mengklaim," kata Burhanuddin kepada media pada Rabu.
Editor’s picks
Ia melanjutkan seandainya perjanjian politik Anies-Prabowo itu benar-benar ada, maka harus dijelaskan isi dokumen tersebut apa untuk memperjelas tafsir.
"Karena dari pihak Mas Anies mengatakan, memang ada perjanjian politik, tapi itu terkait Pemilu 2019. Mas Anies kan memang tidak maju sebagai Capres 2019. Apakah perjanjian yang melarang Mas Anies maju, hanya berlaku di Pemilu 2019 atau termasuk pasca-2019," ujarnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Kunjungi Lombok Timur, Simpatisan: Anies Presidenku!
Baca Juga: Saat Tabayyun, Sandi Uno Tegaskan Patuhi Keputusan Pencapresan Prabowo