Prabowo Akui Ada Mafia Alutsista, Mark Up Harga Hingga 600 Persen
"Saya langsung lapor ke presiden, tak mau tanda tangan"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak membantah bila dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) rentan terjadi praktik korupsi. Salah satu praktik yang lumrah terjadi yakni penggelembungan harga alutsista secara gila-gilaan atau lazim disebut mark-up. Dalam program siniar bersama Deddy Corbuzier, Prabowo bahkan menyebut ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan hingga 600 persen.
"Yang penting bagi saya kalau yang sudah gila-gilaan, barang katakanlah X harganya Y, lalu mark up-nya sampai 600 persen, saya katakan maaf (saya tidak bisa setujui)," kata Prabowo dalam tayangan YouTube yang diunggah pada Minggu, 13 Juni 2021.
Ia mengatakan, bila keuntungan yang diambil dari transaksi penjualan alutsista itu di luar akal sehat, maka Prabowo enggan tanda tangan. Ia mengklaim akan lapor ke presiden mengenai temuannya itu.
"Itu kan tanggung jawab saya, kepada presiden, rakyat, dan sejarah. Saya takut dikutuk oleh generasi selanjutnya. Gue gak mau deh kalau (mark up-nya) sudah gila-gilaan," tutur Prabowo lagi.
Apakah ini berarti tuduhan yang sempat disampaikan oleh pengamat isu militer dan akademisi, Connie Rahakundini Bakrie, soal adanya mafia alutsista terkonfirmasi?
Baca Juga: Cegah Mafia Pembelian Alutsista, Prabowo Nego Langsung Negara Lain
1. Prabowo pilih terbang langsung ke negara produsen untuk nego pembelian alutsista
Menyadari adanya praktik mafia yang masih berlangsung, Prabowo mengklaim tengah bersih-bersih di instansi yang ia pimpin. Ia memilih terbang langsung ke negara produsen alutsista, dan bernegosiasi langsung mewakili pemerintah. Prabowo enggan menggunakan pihak ketiga di Tanah Air untuk melakukan hal tersebut.
"Saya ingin tahu harga yang sebenarnya (alutsista) itu berapa sih," ungkap Prabowo.
Cara lainnya mencegah praktik mafia dalam pembelian alutsista yaitu menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunanan (BPKP) untuk memeriksa kontrak pembelian alutsista sebelum dokumen tersebut efektif dan dilakukan pengiriman.
"Kan kontrak (pembelian alutsista) itu ada beberapa tahapan, ada tahap awal, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, termasuk kondisi keuangan," kata dia.
Diplomasi Prabowo untuk pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu bepergian ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak dilantik sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo setidaknya sudah berkunjung ke 14 negara. Ia tercatat lima kali bertamu ke Turki dan tiga kali ke Rusia.
Baca Juga: Connie Bakrie Siap Ungkap Identitas Mafia Alutsista ke Menhan Prabowo