RI-Tiongkok Bahas Jalur Cepat Pertukaran Pekerja di Tengah Pandemik
Diharapkan kebijakan 'fast lane' bisa diterapkan akhir Juni
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Di tengah pandemik COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia dan Tiongkok, kedua negara kini membahas jalur cepat agar pertukaran SDM tetap bisa dilakukan. Bahkan, pembicaraan mengenai pertukaran SDM ini tengah dibahas di tingkat Menteri Luar Negeri Tiongkok dengan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Konselor bidang ekonomi dan perdagangan Kedutaan Tiongkok di Jakarta, Wang Liping mengatakan diskusi mengenai kebijakan tersebut untuk mendorong kerja sama kedua negara di bidang ekonomi bisa pulih. Kedua pemerintah, kata Wang, berharap kebijakan jalur cepat itu bisa diterapkan pada akhir Juni.
"Saat ini Tiongkok dan Indonesia sedang membahas 'jalur cepat' atau fast lane untuk memfasilitasi pertukaran personel yang diperlukan. Diharapkan jalur ini dapat dibangunkan secepat mungkin agar kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara dapat dipulihkan," ungkap Wang dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Rabu (24/6).
Di dalam forum itu, Wang sekaligus memastikan agar Indonesia tak perlu khawatir terhadap risiko penyakit COVID-19 yang muncul. Seperti diketahui virus Sars-CoV-2 meluas dimulai dari Kota Wuhan, Tiongkok.
"Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menyerap pengalaman melawan pandemik COVID-19 dan terbukti sukses. Personel yang akan berangkat ke Indonesia juga sudah menjalani tes COVID-19 lebih dulu (di negara asalnya)," kata dia lagi.
Lalu, apakah betul kebijakan ini tidak akan menjadi bumerang bagi Indonesia di tengah pandemik COVID-19 yang masih menjadi momok?
Baca Juga: Tiongkok Akui Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terhambat Pandemik
1. Menlu Tiongkok menghubungi Luhut untuk membahas jalur cepat kedatangan TKA
Untuk mempercepat proses kembalinya TKA asal Tiongkok ke Tanah Air, maka Menteri Luar Negeri Wang Yi sudah mengontak Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Dengan adanya jalur cepat ini, diharapkan pembatasan pergerakan orang di kedua negara tidak lagi ada kendati kedua negara dilanda pandemik COVID-19.
"Saat ini sedang dibahas fast lane atau jalur cepat untuk personel yang dibutuhkan. Diharapkan jalur ini bisa dijalankan secepat mungkin dan perkembangan kerja sama kedua negara bisa dipulihkan," tutur Wang.
Sedangkan, Konselor Bidang Politik, Qiu Xinli menyebut jalur cepat itu diharapkan sudah bisa tersedia pada akhir Juni. Hal itu dibahas dalam pembicaraan telepon antara Menlu Wang dengan Menko Luhut.
"Menlu Tiongkok sudah melakukan pembicaraan telepon dengan Pak Luhut untuk mendiskusikan 'jalur cepat' dan melancarkan kunjungan (personel) dua arah kedua negara," kata Qiu.
Sesungguhnya, kendati tak ada 'jalur cepat' TKA asal Tiongkok sudah memperoleh pengecualian untuk bisa masuk ke Indonesia. Asal TKA itu terlibat dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu proyek nasional yang turut melibatkan banyak TKA Tiongkok adalah proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra pernah mengatakan pada Januari lalu, dari total 14 ribu pekerja proyek strategis itu, sebanyak 2.000 di antaranya merupakan warga Tiongkok.
Baca Juga: Demo Penolakan Kedatangan 500 TKA di Sulawesi Tenggara Ricuh