Setumpuk Pekerjaan Rumah Yudo Margono Usai Dilantik Jadi Panglima TNI
Yudo jabat Panglima TNI kurang dari satu tahun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Laksamana Yudo Margono akhirnya resmi dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Negara pada Senin, (19/12/2022) menjadi Panglima TNI. Momen ini sudah ditunggu oleh Yudo sejak 2021 lalu. Namun, Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Yudo terlihat sudah tiba dengan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih khas TNI AL sejak pukul 11:00 WIB lalu. Momen pelantikan Yudo tidak bersamaan dengan pengisian posisi jenderal bintang tiga di TNI AL untuk mengisi kursi KSAL.
Meski begitu, Yudo menjabat Panglima TNI kurang dari satu tahun. Sebab, pada akhir 2023, ia bakal memasuki masa pensiun.
Sederet pekerjaan rumah pun sudah menanti Yudo usai resmi memegang tampuk Panglima TNI. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Ali Abbas mendorong agar Yudo memperkuat interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI. Menurut, Anton, dengan begitu TNI selalu siap dengan adanya ancaman yang semakin menguat hingga dinamika sengketa.
Salah satu yang sempat menjadi sorotan yakni masih seringnya kapal-kapal asing wara-wiri di perairan Laut Natuna Utara. Sehingga, nelayan lokal merasa terintimidasi dengan ukuran kapal asing yang lebih besar.
Yudo sempat memimpin operasi untuk mengusir kapal-kapal China yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Saat menjabat Pangkogabwilhan I, Yudo menyebut operasi itu diteruskan hingga batas waktu tidak tentu.
Selain itu, Anton turut memberikan masukan lain terkait pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh Yudo selama menjabat Panglima TNI. Apa saja pekerjaan rumah tersebut?
Baca Juga: Sah! Yudo Margono Dilantik Jokowi Jadi Panglima TNI
Baca Juga: Terpilih Jadi Panglima TNI, Ini Deretan Prestasi Yudo Margono
1. Laksamana Yudo harus mampu menjelaskan pendekatan non kekerasan yang digunakan di Papua
Poin lain yang digaris bawahi oleh CIDE yakni realisasi kebijakan humanis dalam menangani konflik Papua. "Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Kebijakan ini akan menjadi batu uji krusial bagi Panglima baru TNI," ungkap Anton kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Minggu, (18/12/2022).
Ia menilai Andika belum melakukan perubahan kebijakan di Bumi Cendrawasih itu. Salah satunya, lantaran masa jabatan yang pendek. "Hingga kini, isu Papua yang masih menjadi problem yakni menyangkut keamanan nasional yang signifikan," tutur dia.
Ia mengatakan pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer paska dibentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi penting. Apalagi, muncul isu malah akan ada penambahan sejumlah komando teritorial di Papua. Wacana, reorientasi juga sudah pernah diungkapkan oleh Andika di awal ia menjabat sebagai Panglima TNI.
"Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting," ujarnya lagi.
Terakhir, tiga pengemudi ojek di Pegunungan Bintang, Papua, tewas dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka dibunuh lantaran dituding sebagai anggota intelijen TNI.
Editor’s picks
Namun, hal tersebut dibantah oleh Komandan Korem 172/PWY, Brigjen Juinta Omboh Sembiring. Ia menegaskan, tiga orang yang tewas di tangan KKB benar-benar pengemudi ojek.
"Tidak benar ketiga korban (adalah) anggota intelijen. Para korban adalah masyarakat sipil yang sehari-hari mencari nafkah sebagai tukang ojek," ungkap Juinta kepada media pada (12/12/2022).
Baca Juga: Profil Veronica, Istri Yudo Margono yang Punya Pangkat AKBP Polri