TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Survei: DPR dan Parpol Jadi Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik

Partai politik dianggap tak lagi suarakan aspirasi publik

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)
Verified
Santi Dewi

Jakarta, IDN Times - Partai politik, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi tiga institusi demokrasi yang berada di posisi terendah yang dipercayai publik. Hal itu terungkap dari hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis pada Minggu, 3 April 2022. 

Dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia (IPI), Senin (4/4/2022), tingkat kepercayaan publik terhadap parpol hanya 54 persen. Sedangkan, tingkat kepercayaan kepada DPR 61 persen dan kepada DPD 65 persen. 

Direktur eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan sejak era reformasi publik banyak menggantungkan harapan kepada parpol. Sebab, di dalam sistem pemerintahan demokrasi, parpol diharapkan mampu menyampaikan aspirasi publik. 

"Memang bila dibandingkan di awal reformasi, tingkat kepercayaan publik ketika itu ke parpol masih tinggi. Tetapi, belakangan bila dilihat trend-nya kan turun. Ini sudah terjadi secara konsisten selama beberapa tahun belakangan," ungkap Burhan seperti dikutip dari YouTube.

Menurut Burhan ada masalah serius di parpol yang harus segera dibenahi bila ingin tetap dipercayai publik. "Ini yang perlu menjadi introspeksi buat parpol, DPR dan DPD. Sebab, biar bagaimana pun wajah demokrasi kita karena ada mereka. Jadi, ekspektasi yang tinggi terhadap parpol, tapi tidak bisa dijalankan dengan baik oleh elite parpol," tutur dia. 

Apa hal-hal kurang baik dari parpol yang terungkap ke publik, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?

Baca Juga: KPK Undang 16 Pimpinan Parpol di Konferensi Nasional Anti Korupsi

1. Elite-elite parpol banyak yang terlibat kasus korupsi

DPR dan partai politik menjadi instansi yang paling tidak dipercaya oleh publik (IDN Times/R. Cije Khalifatullah)

Menurut Burhan, penyebab lainnya tingkat kepercayaan publik ke parpol anjlok karena banyak elite parpol terkait kasus korupsi. "Tentu saja itu membuat memori publik menjadi kurang positif terhadap parpol," ungkapnya. 

Terbaru dan masih diburu adalah politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun menyerahkan duit suap senilai Rp600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, hingga kini keberadaan Harun belum diketahui. 

Di sisi lain, yang jadi permasalahan, bila warga ingin berdemokrasi, maka harus melalui parpol. Oleh sebab itu, Burhan mendorong parpol harus dibenahi supaya tidak terkena racun korupsi. 

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno, mengatakan bukan hal yang mengejutkan bila DPR dan partai politik mendapatkan tingkat kepercayaan terendah.

"Bukankah hasil yang sama sudah berkali-kali dirilis?" ujar Hendrawan pada September 2021. 

2. TNI kembali jadi institusi yang paling dipercaya publik

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR merosot berdasarkan hasil survei versi Indikator Politik Indonesia (IPI) (Tangkapan layar YouTube IPI)
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Sementara, berbeda dengan parpol, TNI kini justru menjadi institusi yang paling dipercaya publik. Berdasarkan hasil survei IPI, tingkat kepercayaan publik kepada TNI mencapai 93 persen.

Sedangkan, di bawah TNI ada lembaga presiden. Jumlah responden yang percaya ke presiden mencapai 85 persen. Sementara, di bawah presiden terdapat Mahkamah Agung (MA) dengan jumlah responden mencapai 79 persen. 

Terkait tingginya responden yang mempercayai TNI, kata Burhan, hal itu lantaran selama 12 tahun terakhir mereka menjaga jarak dari politik praktis.

"Padahal, di awal reformasi, orang banyak yang juga menyalahkan TNI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan 32 tahun rezim autoritarian Orde Baru Soeharto. Tetapi, selama 12 tahun terakhir, TNI dilihat masyarakat berbeda," ungkapnya. 

Burhan menyebut dengan TNI menjaga jarak dari politik praktis selama lebih dari satu dekade, menunjukkan TNI adalah institusi yang profesional. Hal yang berbeda terjadi ketika TNI berkiprah pada Orde Baru. Mereka malah ikut duduk di parlemen dan membentuk fraksi ABRI. 

Namun, kini TNI tak mau terlibat dalam urusan yang bukan keahliannya. 

Baca Juga: Kader Golkar Dominasi Daftar Anggota DPR Tersangka Suap di KPK

Topik:
survei
DPR RI
partai politik
Give me Perspective
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Jika Tak Bisa Bayar Restitusi, Masa Kurungan Mario Dandy Ditambah

Demo Tolak RUU Kesehatan, Nakes Pertimbangkan Mogok Kerja

Menpora Diduga Terima Aliran Dana Rp27 M, Jokowi: Jangan Tanya Saya

Ahli Pidana di Sidang Mario Dandy: Restitusi Itu Bersifat Actual Cost

Kontroversial selama Menjabat, Presiden El Salvador Nyapres Lagi

Panji Gumilang Sebut Ridwan Kamil Tak Pernah Tanya soal Dugaan Sesat

Polemik Al Zaytun, Panji Gumilang: Kalau Sesat Saya Sudah Bertobat

Ahli Pidana: Restitusi Harus Dibayarkan Mario Dandy Sendiri

Menlu RI: SEANWFZ Berkontribusi pada Keamanan ASEAN 

Al Zaytun Jadi Sorotan, Panji Gumilang: Saya Tidak Merasa Ada Krisis