Terbukti Korupsi, Tapi Hak Politik Rommy Kok Tak Dicabut oleh Hakim?

1. Hakim mengacu kepada putusan MK yang menyebut eks koruptor baru boleh ikut mencalonkan diri di pilkada usai 5 tahun dari bui

Pertimbangan majelis hakim tak mencabut hak politik Rommy karena mengacu ke putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputus pada 11 Desember 2019 lalu. MK mengabulkan sebagian uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU nomor 10 tahun 2016. 

Dua pasal pasal yang dikabulkan yakni pertama, seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik. Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. 

"Terkait pencabutan hak politik, hakim mendasarkan pada putusan MK yang menyebut ketika seseorang melakukan tindak pidana, dalam waktu lima tahun tidak bisa mencalonkan lagi, sehingga hakim menyatakan tidak mengabulkan permohonan kami namun menyetujui putusan MK, sehingga demikian itu bukan masalah tidak dikabulkan isu lima tahunnya," ujar jaksa dalam kasus itu, Wawan Yunarwanto ketika berbicara kepada media pada hari ini.