Tolak Rencana Impor Beras, PDIP: Sama Saja Coreng Muka Presiden Jokowi
PDIP dorong konsumsi bahan pangan lain selain beras
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan ikut menolak rencana pemerintah yang hendak mengimpor satu juta ton beras tahun ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, bahkan menyentil keras sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yang dinilai akan menghambur-hamburkan devisa negara untuk satu produksi pangan yang dapat diproduksi di dalam negeri.
"Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini justru penting untuk menghambat devisa negara," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).
Menurut Hasto, penolakan yang disampaikan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu bukan tanpa sebab. Alih-alih mengimpor beras, PDIP justru mendorong agar warga mulai mengalihkan gaya hidup dengan mengonsumsi bahan pangan lain selain beras.
"Sejak satu tahun lalu, PDIP telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktur partai, eksekutif dan legislatif partai. Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, hingga sukun," tutur dia.
Ia mengatakan dengan begitu banyaknya kekayaan hortikultura yang dimiliki Indonesia, seharusnya Menteri Perdagangan yakin impor beras tidak perlu dilakukan. Apa alasan Mendag Lutfi membuka keran impor beras di saat beberapa daerah akan memasuki masa panen raya?
Baca Juga: Mendag Lutfi: Impor 1 Juta Ton Beras Belum Tentu Jadi
1. PDIP minta Mendag Lutfi tidak korbankan kepentingan petani dengan impor 1 juta ton beras
Sementara, dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu, 20 Maret 2021, PDI Perjuangan menilai Mendag Lutfi abai dan tidak berkoordinasi dengan jajaran kementerian terkait soal rencana impor. Hasto juga menilai kebijakan Lutfi tidak didasari data-data yang objektif dan menyesalkan Lutfi sempat menyatakan ke publik akan mengimpor satu juta ton beras.
"Sudah sepatutnya menteri sebagai pembantu presiden di dalam mengambil keputusan politik, harus senapas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," kata politikus yang sempat dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap ke petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono mengaku tak habis pikir dengan rencana pemerintah yang ingin impor 1 juta ton beras. Sebab, sesuai prediksi Biro Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun ini mengalami peningkatan sejak 2020. Selain itu, situasi harga gabah cukup rendah yakni berkisar Rp3.600 hingga Rp4.000 per kilogram. Hal itu dipengaruhi kadar air yang tinggi akibat curah hujan.
"Bila 2017 lalu impor (beras) dibuka kami mengerti karena produksi turun karena ada serangan hama wereng. Tapi, saat ini tidak ada hama penyakit atau bencana alam. Jadi, impor (beras) untuk apa?" tanya Suryo pada 8 Maret 2021.
Baca Juga: Buwas Mengaku Disuruh Impor Beras oleh Airlangga dan Lutfi