ICW: UU Baru Terbukti Buat KPK Lambat Proses Kasus Korupsi
KPK tak bisa langsung geledah kantor PDI Perjuangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Undang-Undang baru komisi antirasuah nomor 19 tahun 2019 terbukti telah menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Hal itu terbukti dalam operasi senyap yang digelar pada awal tahun 2020. Perkara yang dimaksud adalah OTT terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
Salah satu lokasi yang didatangi oleh penyelidik, yakni di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat gagal disegel. Petugas keamanan di gedung itu beralasan mereka tak diberi izin oleh atasannya. Sedangkan, ketika dikonfirmasi kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengakui kantor pusat parpol itu memang sempat didatangi oleh penyelidik komisi antirasuah.
Namun, mereka tak diizinkan masuk ke dalam gedung lantaran dituding tak dilengkapi surat tugas.
"Partai tidak akan mengintervensi. Jadi, silakan saja (menggeledah), asalkan betul-betul resmi," kata Djarot kepada media pada Kamis (9/1) lalu.
Surat tugas yang dimaksud adalah izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan. Padahal, menurut Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, tim penyelidik hanya ingin melakukan penyegelan sambil mengurus izin ke Dewas. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, sulitnya penyelidik komisi antirasuah untuk menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan adalah bukti nyata undang-undang baru itu telah menghambat kinerja KPK.
"Ada dua kejadian penting yang perlu dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan eks komisioner tersebut. Pertama, KPK terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDI Perjuangan. Kedua, tim KPK dihalang-halangi saat menangani perkara tersebut," tutur dia melalui keterangan tertulis pada Minggu malam (12/1).
Lalu, apa yang bisa didorong oleh ICW agar upaya penindakan ke depan tak lagi terhambat?
Baca Juga: Hasil Geledah di Rumah Bupati Sidoarjo, KPK Temukan Duit Rp1 Miliar
1. Presiden Jokowi kembali didesak oleh ICW untuk terbitkan Perppu
Melalui keterangan tertulisnya, Kurnia menyebut sulitnya penyelidik KPK ingin menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan menjadi jawaban terhadap para pihak yang sejak awal menyebut di bawah undang-undang baru komisi antirasuah, mereka masih bisa menggelar OTT. Lalu, sebagian pihak itu mendorong narasi tak perlu lagi mempermasalahkan undang-undang baru nomor 19 tahun 2019.
"Sebab, faktanya justru sebaliknya, undang-undang itu terbukti mempersulit KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," kata Kurnia.
Ia juga menggaris bawahi dengan lambatnya upaya penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan menyebabkan barang bukti yang kemungkinan berada di sana sudah lenyap.
"Sedangkan, di dalam undang-undang terdahulu untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun," ujarnya lagi.
Penggeledahan terhadap kantor DPP PDI Perjuangan rencananya baru dilakukan pada hari ini.
Editor’s picks
Baca Juga: Kena OTT KPK karena Terima Suap Rp400 Juta, Berapa Gaji Anggota KPU?