Usman Hamid: Badge Awards Polri Picu Warga Takut Beropini di Medsos
Pemerintah belum terbukti lindungi kebebasan berpendapat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rencana Bareskrim Polri memberikan hadiah lencana atau badge kepada warga yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial, menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu kritik yang disampaikan yaitu pemberian badge tersebut menyebabkan warga semakin takut beropini di media sosial. Sebab, mereka khawatir dilaporkan oleh warga lainnya ke polisi virtual.
"Apalagi revisi UU ITE belum masuk ke dalam prioritas anggota dewan. Warga yang mengungkapkan pendapatnya di media sosial akan terus berada di bawah ancaman pidana, selama pasal-pasal karet di UU ITE belum direvisi," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
Usman menilai, kebebasan berpendapat di Indonesia semakin memburuk. Salah satu contoh nyata yang baru-baru ini terjadi yaitu warga asal Slawi diciduk oleh personel Kepolisian Surakarta karena dianggap menghina Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di media sosial. Padahal, Gibran tidak mengajukan laporan penghinaan kepada kepolisian.
"Ini saja sudah benar-benar menunjukkan betapa kian menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Bagaimana jika Badge Awards itu benar-benar dilakukan?" tanya Usman lagi.
Apa desakan dari Amnesty International Indonesia (AII) terkait kebijakan pemberian Badge Awards itu?
Baca Juga: Polisi Virtual Ciduk Warga Usai Kritik Gibran, ICJR: Picu Ketakutan
1. Amnesty International Indonesia desak pemerintah bebaskan warga yang dibui karena UU ITE
Ada dua tuntutan yang disampaikan oleh Amnesty International Indonesia melalui keterangan tertulisnya. Satu, kata Usman, seharusnya pemerintah mengutamakan agar warga yang telah dibui dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa segera dibebaskan.
"Pemerintah dan DPR juga seharusnya mengimbau instrumen negara seperti polisi agar tidak melakukan upaya kontradiktif," ujar Usman.
Menurut Usman, warga sipil seharusnya tidak perlu takut pada ancaman hukuman pidana atau dipaksa minta maaf hanya karena mengungkapkan pendapatnya secara damai. Sehingga, ia mendesak pemerintah agar peristiwa penangkapan warga Slawi berinisial AM tidak kembali terulang.
"Kedua, pemerintahan Presiden Jokowi harus mampu membuktikan pernyataan mereka akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik atau ekspresi lainnya secara sah," tutur dia.
Dalam pandangan Usman, sejauh ini pemerintah masih belum mampu memenuhi janji tersebut. Sebab, korban yang diciduk oleh polisi dengan menggunakan pasal UU ITE masih terus terjadi.
"Rencana pemberian Badge Awards itu memicu ketegangan dan konflik sosial," ujarnya lagi.
Baca Juga: Ini Deretan Pasal yang Perlu Dihapus dari UU ITE Menurut Koalisi Sipil