Warga Nilai Presiden Tak Perlu Tanya DPR Saat Tunjuk Panglima TNI
Sejumlah anggota DPR sudah endorse calon tertentu Panglima
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Rabu, 13 Oktober 2021 merilis temuannya bahwa mayoritas responden warga dan kaum elite menilai dalam penunjukkan Panglima TNI, presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya dan tak perlu berkonsultasi ke DPR. Untuk responden dari kaum elite, jumlah responden yang menilai presiden tak perlu bertanya ke DPR mencapai 56,5 persen. Sedangkan, responden warga biasa yang sepakat dengan kaum elite mencapai 46,4 persen.
Di sisi lain, kaum elite yang menilai presiden tak punya hak prerogatif dalam penunjukkan Panglima TNI mencapai 39,6 persen. Sedangkan, responden warga biasa yang sepakat dengan kaum elite mencapai 42,2 persen.
Hasil survei ini bersamaan dengan momen pergantian Panglima baru TNI. Presiden Joko "Jokowi" Widodo diharapkan DPR telah menunjuk Panglima baru TNI sebelum 9 November 2021. Tujuannya agar komisi I DPR dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Presiden Jokowi diketahui tidak memiliki pakem rotasi dalam penunjukkan Panglima TNI. Maka, ada tiga kandidat yang dipertimbangkan untuk mengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staft TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Sayangnya, meski penunjukkan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden, tetapi sejumlah anggota DPR diketahui kerap melempar pernyataan bernada dukungan bagi kandidat tertentu. Mengapa penunjukkan Panglima TNI tahun ini sangat riuh?
Baca Juga: 60 Perwira Tinggi TNI Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Daftarnya
Baca Juga: Mensesneg Pratikno Sambangi Mabes TNI AD, Tanda Andika Jadi Panglima?
1. Anggota komisi I DPR mendahului presiden dengan sebut Panglima TNI selanjutnya adalah Andika Perkasa
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada 30 November 2021. Namun, Presiden Jokowi belum mengirimkan surat ke DPR soal pengganti Hadi.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR sudah mendahului presiden dengan melempar pernyataan bernada dukungan terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa. Hal itu pun diprotes oleh sejumlah pihak, termasuk analis di bidang militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Ia meminta agar anggota DPR tidak perlu 'genit' dengan melontarkan pernyataan yang mendukung salah satu kandidat Panglima TNI. Pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden. Sikap anggota DPR berikutnya hanya tinggal menyetujui atau menolak dengan usulan nama yang disodorkan oleh Presiden Jokowi.
"Sikap presiden baru akan diketahui (memilih siapa) setelah suratnya diterima oleh DPR. Nah, DPR bisa bersikap setelah itu, siapapun namanya (yang diusulkan)," ujar Fahmi melalui keterangan tertulis pada Kamis, 9 September 2021.
Fahmi mengaku bingung di tengah upaya untuk membangun TNI yang profesional dan postur pertahanan, mengapa suara politikus lebih santer terdengar. Ia tak menampik bahwa pengangkatan Panglima TNI turut melibatkan proses politik sebab harus dilakukan dengan persetujuan anggota komisi I.
"Tetapi, DPR hanya perlu bersikap setuju atau tidak pada usulan presiden. Bukan malah terus menerus mendorong-dorong nama tertentu untuk diusulkan. Justru, aksi dukung mendukung yang dipublikasikan ini menyebabkan suasana menjadi kurang sehat," kata dia.
Baca Juga: Anggota DPR Tak Perlu Endorse Nama Tertentu Agar Jadi Panglima TNI