YLKI: Kebijakan Wajib PCR Tiap Jarak 250 Kilometer Mengada-Ada
Pengemudi jarak jauh kini hanya wajib tes rapid antigen
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik kebijakan pemerintah yang sempat mewajibkan pelaku perjalanan darat agar melakukan tes swab PCR bila menempuh jarak 250 kilometer. Menurut Tulus, kebijakan yang sempat dirilis oleh Kementerian Perhubungan itu mengada-ada dan menggelikan.
"Nuansa bisnisnya malah makin kentara," ujar Tulus melalui keterangan tertulis pada Rabu (3/11/2021).
Tetapi, setelah sempat dirilis selama dua hari, kebijakan itu diralat. Di dalam Surat Edaran (SE) nomor 94 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemik COVID-19, kini pelaku perjalanan jarak jauh kembali ke aturan semula. Pelaku perjalanan jarak jauh kini hanya diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes rapid antigen maksimal sehari sebelum berangkat dan menunjukkan kartu telah divaksinasi minimal dosis pertama.
Menurut Tulus meski sudah kembali ke syarat awal, tetapi tetap dianggap memberatkan bagi masyarakat. Apalagi kewajiban tes antigen bagi penumpang bus malah menyebabkan biaya perjalanan menjadi membengkak.
"Masak tarif tes antigennya lebih mahal dari tarif busnya?" kata Tulus lagi.
Pengawasan di lapangan, khususnya di masa tingkat perjalanan yang bakal meningkat juga sulit dilakukan, terutama bagi pemilik kendaraan pribadi. Ia khawatir akan menimbulkan kerumunan saat dilakukan pemeriksaan.
Mengapa kebijakan syarat terkait pelaku perjalanan kerap gonta-ganti dalam waktu singkat? Apalagi yang menjadi korban dari perubahan kebijakan yang terlalu cepat lagi-lagi masyarakat.
Baca Juga: Siasat Meraup Cuan dari Bisnis Tes PCR dan Antigen di Saat Pandemik
1. Belum semua laboratorium di daerah menurunkan tarif swab PCR
Menurut Tulus, dalam memformulasikan dan menerapkan kebijakan, pemerintah tidak bisa seenaknya. Pemerintah harus memperhitungkan dampaknya kepada masyarakat.
"Sekarang, setelah kewajiban tes swab PCR untuk calon penumpang pesawat diprotes kanan dan kiri, kemudian direduksi menjadi wajib tes rapid antigen. Sekarang kewajiban rapid antigen ini. Ini namanya absurd policy," ujar Tulus.
Sebelum mewajibkan tes tertentu untuk dijadikan sebagai skrining, pemerintah seharusnya lebih dulu menertibkan tarif swab PCR yang masih tinggi. Menurut laporan konsumen yang diterima oleh YLKI, sebuah laboratorium di Solo menerapkan harga Rp600 ribu untuk hasil 1X24 jam.
"Pihak lab menerapkan strategi same day atau istilah lain PCR Express agar tarifnya lebih mahal. Saya saja barusan tes PCR dengan kategori hasil keluar di hari yang sama dikenakan biaya Rp650 ribu," ungkapnya.
Padahal, sejak Oktober 2021 lalu, pemerintah menetapkan batas tarif atas tes swab PCR berkisar Rp275 ribu hingga Rp300 ribu.
Baca Juga: Epidemiolog: Penerapan PCR untuk Perjalanan Timbulkan Masalah Baru
Baca Juga: Hitung-Hitungan PKS soal Cuan dari Bisnis PCR, Sampai Rp15 Triliun