Divonis Enam Tahun Penjara, Zumi Zola Tak Ajukan Banding 

2. Zumi berharap uang yang ada di brankas dan tidak terkait kasus bisa dikembalikan

Di dalam ruang persidangan, pihak Zumi juga menyampaikan supaya uang di dalam brankas yang tidak ada kaitannya dengan kasus hukumnya bisa segera dikembalikan. Uang yang dimaksud oleh Zumi yakni dana yang ia kumpulkan saat masih berkarier sebagai aktor sinetron dan sisa dana ketika ia menempuh studi Master di Inggris. 

Dana itu rencananya akan digunakan oleh Zumi untuk menghidupi anak dan istrinya. Dalam hal ini, majelis hakim sependapat dan meminta Zumi agar mengajukan permohonan resmi ke KPK agar uang di dalam brankas bisa dikembalikan. 

Namun, jaksa justru berpendapat sebaliknya. Menurut jaksa Iskandar Marwanto, dana itu disita dalam perkara Arfan yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR. Apakah nantinya dana tersebut akan dikembalikan, itu merupakan kewenangan dari penyidik. 

"Nanti penyidik dan pimpinan yang mempertimbangkan apakah (dana itu) dipakai lagi dalam perkara Arfan atau tidak," kata dia. 

3. KPK mengapresiasi majelis hakim Tipikor mencabut hak politik Zumi Zola

Selain divonis penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta , majelis hakim juga mencabut hak politik Zumi selama lima tahun. Artinya, usai ia menuntaskan masa hukumannya, maka Zumi tidak boleh menduduki posisi sebagai pejabat publik selama lima tahun. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut. Ia berharap dengan adanya hukuman tambahan tersebut bisa membuat para pejabat publik dari unsur partai politik lebih jera. 

"KPK berharap ini menjadi standar di seluruh kasus yang melibatkan aktor politik, karena hal itu berangkat dari pemahaman ketika aktor politik melakukan korupsi maka sama saja mengkhianati kepercayaan rakyat, sehingga wajar jika hak politiknya dicabut dalam jangka waktu tertentu," kata Febri di gedung KPK pada Kamis (6/12).