TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Bidang Kehormatan PDIP Akan Beri Sanksi ke Masinton Pasaribu

Anggota PDIP harus berbicara sesuai ruang lingkupnya

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Verified
Siti Nurhaliza

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Bidang Kehormatan Partai akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.

"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai AD/ART partai," kata Hasto di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hal itu terkait pernyataan Masinton soal koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Masinton mengatakan, pernyataan Hasto yang menyebut PDIP kemungkinan kecil bekerja sama politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan PKS dan Partai Demokrat hanya pandangan pribadi.

Baca Juga: Gelar Festival Bakar Ikan di JCC, Puan: Hati PDIP Bersama Rakyat

Baca Juga: Demokrat Sindir PDIP Ingkari Prinsip soal Sulit Koalisi Bareng di 2024

1. Anggota PDIP harus bicara sesuai ruang lingkupnya

IDN Times/Margith Juita Damanik

Hasto menegaskan, setiap anggota PDIP harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.

"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tegas Hasto.

Menurut Hasto, sikap PDIP sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik itu telah melihat seluruh kebijakan.

"Itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama, tapi ada yang berbeda," kata Hasto.

Hasto mengatakan, pihaknya menghormati posisi kedua partai yang berada di luar pemerintahan. Hal ini untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan Demokrat dalam Pilpres. 

2. Ditinjau dari aspek ideologi dan historis, PDIP dan PKS berbeda

Suasana Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar membacakan ikrar PKS. (IDN Times/Melani Putri)

Dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap pemerintahan Jokowi.

PDIP bisa memahami hal tersebut sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang ada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Saat ini posisi PDIP mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin kami bekerja sama dengan PKS, dan pada saat bersamaan ada (kerja sama dengan) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS),” jelas Hasto.

“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” tambahnya. 

Baca Juga: Tak Mau Koalisi Bareng, PKS Minta PDIP Jangan Berlebihan

3. Pelaksanaan pemerintahan SBY tak sejalan dengan fundamental PDIP

Sejumlah kader Partai Demokrat datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Kamis (14/10/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. 

Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat. Hasto melihat, pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang PDIP.

“Disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” ujar Hasto.

“Berbagai ketegangan terkait radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” ucapnya. 

Baca Juga: Ganjar dan 3 Gubernur Bacakan Hasil Rakernas PDIP, Pengamat: Diplonco

Baca Juga: 4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024

Topik:
pdip
masinton
Hasto Kristiyanto
pks
demokrat
pemilu 2024
pilpres 2024
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Kejagung Sita 56 Kapal, Pesawat dan Helikopter Terkait Kasus Ekspor CPO

Tersangka Pertambangan Nikel Windu Aji Disebut di Perkara BTS Kominfo

Menlu AS soal Rusia Setop Kesepakatan Gandum: Tak Masuk Akal

Pria di Bekasi Tewas di Dalam Mobil, Diduga Korban Pembunuhan

Datang ke Rumah Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Pemikirannya Menarik

Kisah Sujiati, dari Buruh Pabrik Hingga Jadi Bos Kerajinan Kulit

Kejagung Tetapkan Windu Aji Susanto Tersangka Pertambangan Nikel

Sekjen ASEAN Apresiasi Suksesnya Pertemuan AMM/PMC

Polandia Sebut Rusia Ingin Rusak Rantai Pangan Dunia

Puan Ajak Jurkam Pemenangan Ganjar Ciptakan Pemilu Penuh Cinta