Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR sempat menyinggung soal reshuffle atau perombakan menteri kabinet.
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, soal reshuffle memang sempat dibahas dalam pertemuan itu, namun semuanya dikembalikan lagi kewenangannya pada presiden.
"Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan Beliau, nanti akan, jadi tidak tahu, apakah reshuffle atau tidak," kata Bamsoet.
Baca Juga: Ancaman Reshuffle Kabinet Jokowi, Keseriusan atau Gimmick Politik?
1. Jokowi ingin kinerja menteri maksimal
Presiden Joko Widodo menerima kedatangan pimpinan MPR di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Sementara, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan Jokowi ingin menterinya bekerja maksimal sekarang ini.
"Secara implisit Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan," ucap politikus Partai Demokrat itu.
2. Jokowi jengkel pada kinerja menterinya dan mengancam akan reshuffle
Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatra dan Tol Cisumdawu (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan) Presiden Jokowi baru-baru ini jengkel terhadap kinerja menterinya dalam menangani virus corona atau COVID-19. Kejengkelannya itu diungkapkan dalam sebuah video berdurasi 10 menit. Dalam video itu Jokowi mengungkapkan kinerja menteri tidak ada progres signifikan dan ia mengancam akan reshuffle kabinet.
"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi dalam video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020) itu.
Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung mantan Wali Kota Solo ini soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan, yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Namun anggaran tersebut baru terserap 1,53 persen.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tutur Jokowi.
Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Menurut presiden, proses penyaluran bansos sudah 'lumayan', tapi dia menyebut seharusnya kinerja menterinya lebih dari itu.
"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ungkap presiden.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung kinerja menteri di bidang ekonomi. Dia meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan, khususnya stimulus yang menyasar pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).
"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi.
Baca Juga: Progres Kerja Menteri Meningkat, Pratikno: Untuk Apa Reshuffle?
