Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Nama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sudah jarang terdengar ke publik lagi. Penampilannya di hadapan masyarakat pun bisa dihitung jari.
Di tengah pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia ini, sosok Menteri Kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengatasinya. Namun, tidak dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini.
Nama Terawan selama pandemik muncul ketika Presiden Joko "Jokowi" Widodo justru memberikan teguran-teguran kepadanya. Teguran orang nomor satu di Indonesia kepada Terawan tersebut tak segan-segan disampaikan dalam forum terbuka.
IDN Times mencoba mengulik kembali teguran-teguran Jokowi kepada Terawan di rapat terbatas dan sidang kabinet. Simak yang berikut ini.
Baca Juga: Tunjuk Konsil Kedokteran, Menkes Terawan Salah Gunakan Wewenang?
1. Jokowi soroti Menkes: anggaran Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen
Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto IDN Times/Debbie Sutrisno Pada sidang kabinet paripurna, Kamis 18 Juni 2020 lalu, Jokowi menyoroti kinerja menterinya selama pandemik COVID-19. Ia menilai para menterinya itu belum bisa bekerja cepat dan tak ada progres dalam kinerja mereka.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh mantan Wali Kota Solo ini adalah soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," ujar Jokowi saat menegur Terawan kala itu.
Baca Juga: Menkes Terawan Hapus Istilah PDP, ODP, OTG Dalam Penanganan COVID-19
2. Jokowi tegur Menkes soal prosedur insentif tenaga kesehatan yang terlambat dan bertele-tele
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Selanjutnya, di dalam rapat terbatas pada 29 Juni 2020, Jokowi kembali kembali menyinggung Terawan. Kali ini, dia menyoroti prosedur di Kemenkes yang terlalu bertele-tele, sehingga membuat bantuan dan insentif tenaga kesehatan terhambat.
"Prosedurnya di Kemenkes bisa dipotong, jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di Permen (Peraturan Menteri)-nya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).
Jokowi meminta agar pembayaran untuk layanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 dipercepat. Ia mengingatkan jangan sampai ada keluhan-keluhan tenaga medis tentang uang tambahan-tambahan hingga santunan kematian.
"Jangan sampai ada keluhan, misalnya yang meninggal ini harus segera, bantuan santunan itu harus, mestinya begitu meninggal bantuan santunannya harus keluar," tutur presiden.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan virus corona agar dipercepat. Begitu juga insentif tenaga medis, pun diminta segera dicairkan.
"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas laboratorium secepatnya. Kita nunggu apalagi, lah anggarannya sudah ada," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
3. Jokowi tegur Menkes agar lakukan perencanaan testing yang baik dan tidak ada ketimpangan testing
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas pada Kamis (24/9/2020) di Istana Kepresidenan (Dok. Biro Pers Kepresidenan) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Tak lepas begitu saja, lagi-lagi Presiden Jokowi menegur Terawan dalam rapat terbatas. Dalam sidang kabinet paripurna pada 7 September 2020, kembali menyoroti Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kali ini, Jokowi meminta Kemenkes untuk menyiapkan perencanaan testing COVID-19 yang baik.
"Saya minta untuk urusan tes ini, Kemenkes saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul, yang baik," perintah Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).
Kemudian, Jokowi mengingatkan jangan sampai ada perbedaan testing yang signifikan di setiap provinsi. Seperti ada yang jumlah testingnya tinggi dan ada yang jumlahnya rendah.
"Jangan sampai yang saya lihat, ada provinsi yang sudah melakukan testing tinggi sekali tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali, desain perencanaan harus betul-betul komprehensif," ujarnya.
Lebih lanjut pria kelahiran Solo itu menuturkan bahwa, perencanaan testing harus benar-benar komprehensif. Terutama terkait jumlah laboratorium di masing-masing provinsi.
"Menyangkut berapa jumlah laboratorium yang ada di provinsi, berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi," kata dia lagi.
Karena itu, lanjut Jokowi, perencanaan sangat diperlukan, sehingga bisa terlihat perbedaan kasus setiap provinsi dengan jumlah testingnya.
"Perencanaan itu kita perlukan sehingga kelihatan nanti kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana," tutur Jokowi.
"Strategi jejaring laboratorium ini penting, bukan berdasar wilayah administrasi tapi sekali lagi, desain untuk perencanaan harus betul-betul ada dan harus disiapkan," tambah Jokowi.
Baca Juga: Jokowi ke Menkes Terawan: Buat Desain Testing COVID-19 yang Baik
