TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Alasan Jokowi Tak Lagi Gelar Ratas Evaluasi COVID-19

Jokowi akan memanggil menteri terkait untuk dapat laporan

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Sudah dua pekan ini Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak lagi menggelar rapat terbatas evaluasi penanganan COVID-19. Sebelumnya, selama pandemik COVID-19, Presiden Jokowi beserta anggota kabinet dan Gugus Tugas selalu rutin menggelar rapat terbatas penanganan virus corona.

Menteri Kooordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan evaluasi penanganan COVID-19 memang tak digelar dengan rapat terbatas selama dua pekan ini, melainkan langsung berkoordinasi dengan Menteri Koordinator atau Menko.

Baca Juga: Jokowi Gelar Sidang Kabinet Tatap Muka, Ini Protokol yang Dijalani

1. Evaluasi COVID-19 dilakukan di level Menko

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Muhadjir mengungkapkan, koordinasi penanganan COVID-19 terus dilakukan oleh Jokowi. Namun, evaluasi tersebut hanya dilakukan di level Menko saja.

"Terus dilakukan (evaluasi COVID-19) hanya di level Menko," kata Muhadjir saat dihubungi IDN Times, Senin (22/6).

2. Jokowi akan langsung memanggil menteri terkait untuk menerima laporan

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Kendati tak pernah lagi menggelar rapat terbatas terbuka tentang penanganan COVID-19, Muhadjir menyampaikan Jokowi masih terus memantau perkembangan wabah tersebut. Jika ada yang harus dilaporkan, Jokowi yang akan memanggil menteri-menteri terkait.

"Presiden juga terus memantau perkembangan. Seperti hari ini (Senin) saya dipanggil menghadap bersama Menkes dan Ketua Gugus Tugas," jelasnya.

3. Menko PMK memberikan laporan perkembangan COVID-19 pada Jokowi Senin lalu

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Sebelumnya, Muhadjir yang pada Senin (22/6) lalu menghadap Jokowi, mengaku memberikan laporan terkait pembangan virus corona di Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan mengantisipasi kenaikan kasus virus corona akibat pengurangan PSBB. 

"Beliau meminta penjelasan tentang kondisi terakhir di dalam kaitannya dengan adanya pengurangan PSBB di beberapa daerah. Intinya apakah masih terkendali atau tidak, karena otomatis ketika mengurangi pembatasan ada konsekuensi-konsekuensi, termasuk kemungkinan adanya kenaikan kasus," kata Muhadjir di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Muhadjir juga sempat memberikan pertimbangan kepada Jokowi terkait apakah pemerintah harus mementingkan ekonomi atau kesehatan, di mana kasus COVID-19 jangan sampai meningkat. Menurutnya, pilihannya harus berimbang.

"Kalau saya tadi memberikan pertimbangan beliau, ini pilihannya harus berimbang antara bahwa kita harus memulihkan ekonomi di satu sisi, tapi kita harus tetap berupaya agar pertumbuhan COVID ini tidak naik, paling tidak landai, syukur bisa turun," ujar Muhadjir.

Namun meski keduanya penting, Muhadjir mengungkapkan, kondisi di lapangan akan berbeda. Bisa saja dalam kondisi tertentu di lapangan harus memilih salah satu.

"Kalau penilaian dari Gugus Tugas, untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan COVID-19," tuturnya.

Baca Juga: Novel Baswedan Tagih Janji Jokowi di Hari Ulang Tahunnya

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya