TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Modern dan Nyaman, Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Standar Internasional

Jokowi segera umumkan lokasi ibu kota baru

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo ingin ibu kota yang baru nanti sesuai standar internasional. Sehingga nantinya bisa menjadi rujukan kota-kota lain di Indonesia.

Hingga kini, Jokowi belum memastikan provinsi mana yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru dari tiga provinsi di Kalimantan yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Dana Rp150 T dari Aset Negara

1. Jokowi ingin ibu kota baru berstandar internasional, agar jadi rujukan kota-kota lain

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Jokowi memberikan arahan agar ibu kota yang baru memiliki standar internasional. Sehingga nantinya bisa menjadi rujukan kota-kota lain di Indonesia.

"Dan tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga kelangsungan kota dan juga kehidupan kota yang lebih nyaman. Itu menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan," terang dia, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

2. Jokowi akan segera umumkan lokasi ibu kota

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Bambang mengatakan Jokowi akan segera umumkan kota yang akan dijadikan ibu kota baru. Bambang enggan membocorkan lokasi ibu kota baru itu.

"Dari hasil rapat tadi, intinya Pak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitif nya atau lokasi pasti nya. Tapi yang pasti, satu di antara tiga (provinsi) tersebut," ungkap dia.

3. Skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru berasal dari tiga sumber

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Untuk skema pembiayaan, Bambang menyebutkan, bersumber dari tiga hal. Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan ketiga melalui partisipasi swasta-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Khusus APBN, kami akan berupaya melakukan yang namanya kerja sama pengelolaan aset, terutama aset yang ada di Jakarta, yang nantinya akan pindah, maupun nanti aset di tempat baru," ucap dia.

"Jadi artinya meskipun menggunakan APBN, tapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada di dalam APBN," imbuh Bambang.

Baca Juga: Ingatkan Menterinya, Jokowi: soal Pindah Ibu Kota Tiru Negara Lain

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya