Jokowi Ingkar Janji, Tax Amnesty Hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1. Jokowi tak konsisten soal tax amnesty

Kebijakan soal pajak ini menjadi sorotan publik baru-baru ini. Tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua, diakomodir di Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sendiri telah menyetujui Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU dalam rapat paripurna 7 Oktober 2021.

Sebelumnya, Indonesia memang pernah membuat kebijakan tax amnesty pada 2016-2017 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi berjanji hanya melakukan tax amnesty sekali dan tidak akan terulang lagi.

“Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak maka hati-hati," kata Jokowi dalam pencanangan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016 lalu.

Namun kenyataannya, saat ini pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan tax amnesty jilid II. Program ini disebut sebagai pengungkapan sukarela wajib pajak (WP). Program pengungkapan sukarela wajib pajak memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020.