TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Minta Mendagri Tegur 103 Daerah yang Belum Anggarkan Bansos

Jokowi minta Mendagri dan Menkeu bikin pedoman untuk daerah

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar sidang kabinet bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. Sidang tersebut membahas tentang refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Indonesia.

Dalam pembukaan sidang, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengawasi para kepala daerah yang belum menganggarkan APBD terhadap penanganan COVID-19.

Baca Juga: Anies: Warga Non-KTP Jakarta Juga Dapat Bansos

1. Jokowi minta Mendagri dan Menkeu tegur daerah yang belum anggarkan APBD untuk keperluan COVID-19

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jokowi mengaku sudah mengecek APBD di tiap daerah. Namun, ia menemukan masih ada pemerintah daerah yang belum menganggarkan APBD untuk penanganan COVID-19.

"Saya melihat, saya cermati, saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya bussiness as ussual, saya minta Mendagri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam sidang kabinet yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/4).

2. Terdapat 103 daerah belum anggarkan APBD untuk bansos

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Jokowi, terdapat 103 daerah yang belum menganggarkan APBD untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Lalu, lanjut dia, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

"Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19, artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ujar Jokowi.

Baca Juga: Beredar Surat Stafsus Jokowi Minta Camat Dukung Program Perusahaannya

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya