TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas Pihak yang Delegitimasi KPU

Jokowi tak mau ada pihak-pihak yang melemahkan KPU

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jakarta, IDN Times - Polemik tentang tudingan ada beberapa pihak yang sengaja ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berlanjut. Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya buka suara.

Menurutnya, seharusnya masyarakat bisa lebih percaya terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

Jokowi juga sudah meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertindak tegas terhadap pihak yang sengaja mendelegitimasi KPU.

Baca Juga: Kerugian Akibat Macet Rp67 Triliun, Ini Solusi dari Presiden Jokowi 

1. Jokowi minta Kapolri tindak tegas pihak yang sengaja mendelegitimasi KPU

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Terkait adanya tudingan pihak-pihak yang sengaja ingin menghilangkan kepercayaan publik terhadap KPU, Jokowi sudah berpesan kepada Tito agar menindak tegas pihak-pihak tersebut. Hal itu diperlukan agar tidak menganggu jalannya demokrasi.

"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegittimasi, itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Baca Juga: Polisi Bantah Gerebek Rumah Andi Arief di Lampung 

2. Jokowi sebut aparat tidak boleh diam saja dengan pihak yang ingin melemahkan KPU

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jokowi mengatakan, aparat tidak boleh diam saja dan membiarkan adanya pihak-pihak atau kegiatan yang bisa melemahkan KPU.

"Karena apapun, KPU ini adalah penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pilkada, penyelenggara Pilpres, penyelenggara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," jelasnya.

3. Mendagri sebut pihak yang ingin mendelegitimasi KPU adalah penjahat politik

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sebelumnya, Mendengar adanya beberapa pihak yang sengaja ingin mendelegitimasi KPU, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa mereka yang sengaja menggiring opini agar publik tidak percaya kepada KPU, adalah penjahat politik.

"Kalau ada, berarti itu adalah penjahat politik. Siapapun orangnya," ujar Tjahjo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Baca Juga: Polisi Tangkap Otak Penyebaran Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya