Terkerek Bansos, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Capai 83 Persen
Sebanyak 16 persen responden menyatakan ketidakpuasan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 83 persen publik memberikan penilaian positif atau menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, ini merupakan kali kedua LSI menemukan tingkat kepuasan presiden di atas 80 persen, yang pertama kali terjadi pada Juli 2023. Sementara itu, sekitar 16 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja presiden, dan 1,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Jumlah sampel yang berhasil diwawancarai adalah 1.206 orang dengan simple random sampling dan tingkat margin of error diperkirakan sekitar 2,9 persen.
Sampel dibobot secara representatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gender, desa/kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan wilayah. Pembobotan dimaksudkan agar sampel mencerminkan populasi secara keseluruhan.
Meskipun sampel dianggap cukup representatif setelah pembobotan, hasil survei dapat menggambarkan populasi secara umum. Namun, perlu dicatat bahwa 17 persen dari populasi tidak tercakup dalam survei ini karena dilakukan melalui telepon.
1. Bansos kerek kepuasan publik terhadap Jokowi
Alasan kepuasan mayoritas responden disebabkan oleh program bantuan kepada rakyat kecil, alias bantuan sosial (bansos). LSI mencatat bahwa selama periode Desember sampai Januari, terlihat peningkatan jumlah bantuan kepada rakyat kecil, dan masyarakat mengatribusikan hal itu kepada kinerja presiden.
“Alasan puasnya kalau ditanya, itu adalah soal bantuan kepada rakyat kecil. Mungkin kalau bahasa yang lebih sering dibicarakan di media, soal bansos kali. Jadi bantuan kepada rakyat kecil itu mungkin tampaknya makin banyak selama masa Desember sampai Januari, dan itu diatribusikan oleh masyarakat kepada kinerja presiden,” ujar Djayadi.
Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja presiden memiliki beberapa alasan. Selain dari penilaian buruk terhadap kinerja presiden, alasan utama ketidakpuasan melibatkan isu bantuan yang dinilai tidak merata. Selanjutnya, persoalan harga barang kebutuhan pokok juga menjadi faktor yang dianggap oleh responden sebagai alasan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.
Baca Juga: 15 Menteri Diisukan Mundur, Jokowi: Wong Kita dari Pagi-Malam Rapat