TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Luhut: PPKM Tidak Akan Dicabut Sampai COVID-19 Terkendali

PPKM Level 1 sampai 4 akan terus berlaku

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan (dok. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta, IDN Times - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1,2,3, dan 4 akan terus diberlakukan pemerintah sampai kasus virus corona (COVID-19) terkendali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan itu diucapkan langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Presiden sudah memberikan arahan, kita tidak akan mengakhiri PPKM ini sampai betul-betul COVID-19 ini bisa terkendali," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: [BREAKING] Perhatian! Bioskop Boleh Buka di Wilayah PPKM Level 2 dan 3

1. PPKM jadi alat mengevaluasi penyebaran COVID-19

Ilustrasi Virus Corona. (IDN Times/Aditya Pratama)

Luhut mengatakan, PPKM Level 1 sampai 4 adalah alat untuk mengevaluasi penyebaran COVID-19 di suatu wilayah. Oleh karena itu, PPKM tak akan dihentikan sampai COVID-19 terkendali.

Apabila ada wilayah yang kasus COVID-19 sudah menurun drastis, maka pemerintah akan menurunkan level PPKM-nya. Sebaliknya, jika kasus COVID-19 melonjak di suatu wilayah, pemerintah akan menaikkan level PPKM-nya.

"PPKM adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya," ucap Luhut.

Baca Juga: [BREAKING] Ganjil-Genap Bakal Berlaku di Kawasan Wisata Jawa-Bali

2. Pemerintah tak mau ulangi kesalahan negara lain

Ilustrasi Virus Corona. (IDN Times/Aditya Pratama)

Luhut mengatakan, pemerintah tak mau mengulangi kesalahan negara lain, di mana melonggarkan aktivitas masyarakat di saat kasus menurun. Dia mengatakan, saat ini beberapa negara mengalami lonjakan kasus kembali setelah melonggarkan aktivitas masyarakat.

"Kita sudah lihat pengalaman di berbagai negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," tutur dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya