Miris, Begini Alasan Pejabat Ogah Bahas Pertanian Ketimbang Tambang
Jangan heran kalau UU Minerba cepat dibahas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menyebutkan alasan pejabat di Indonesia lebih gemar membahas regulasi pertambangan daripada pertanian. Sebab, kata dia, industri ekstraktif memberikan keuntungan lebih besar dan cepat ketimbang pertanian.
“Pertanian, secara politik gak memberikan keuntungan apa-apa. Tapi kalau bicara industri ekstraktif, jangan heran kalau UU Minerba itu, cepat sekali,” kata perempuan yang karib disapa Puni dalam webinar #MenjagaIndonesia yang diselenggarakan IDN Times, Senin 10 Agustus 2020.
Baca Juga: 5 Game Tema Pertanian Terbaik di Android, Dijamin Gak Bosan!
1. Salah satu penyebabnya adalah biaya politik yang mahal
Lebih jauh, Puni mengatakan, akar masalah tersebut adalah biaya politik yang tinggi. Mereka membutuhkan uang yang cepat dan jumlah besar untuk mengganti biaya yang telah keluar sepanjang kontestasi politik.
Menurut dia, sering kali kesepakatan di balik layar terjadi antara dua sosok, yaitu kontestan politik dan pendukungnya. Supaya mendapat dukungan, para kontestan akan menjanjikan konsesi lahan atau jabatan tertentu sebagai timbal baliknya. Sementara, bagi para pendukung, janji itu terlihat sebagai investasi menjanjikan.
“Yang saya sedih, nanti bakalan dirusak itu kars-kars dan sumber airnya. Inilah yang membuat kenapa lingkungan cepat rusak,” kata Puni.
Baca Juga: COVID-19 Jadi Bukti Pertanian Lebih Penting dari Investasi